 |
| Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan |
MEDAN (Kliik.id) - Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan meminta meminta Mabes Polri agar segera memeriksa Kapolres Samosir, AKBP Muhammad Saleh yang terkesan membiarkan maraknya politik uang di Samosir.
Dikatakan Arteria, calon bupati yang diusung PDIP, Rapidin Simbolon yang juga bupati petahana Samosir sudah menyampaikan maraknya politik uang kepada Kapolres Samosir.
PDIP mencium dugaan politik uang yang dilakukan pesaing Rapidin yakni Vandiko Gultom-Martua Sitanggang. Dugaan politik uang mencapai nilai fantastis yakni Rp 100 milyar.
"Kami minta Mabes Polri segera periksa Kapolres Samosir terkait politik uang, yang terkesan dibiarkan," ujar Arteria yang juga anggota Komisi III DPR RI ini, Rabu (16/12/2020) di Kantor DPD PDIP Sumut.
Selain itu, Arteria juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang.
"Vandiko harus didiskualifikasi dan penyelenggara pemilu harus menunda penetapan pemenangan pemilu di Samosir," tegasnya.
"Kami dari DPP PDI Perjuangan meminta DKPP memeriksa seluruh Komisioner KPU Samosir dan Bawaslu Samosir, kami menduga kedua lembaga ini ada persekongkolan dalam penyelenggaran Pilkada di Samosir," tambahnya.
Bahkan, Arteria juga meminta supaya PPATK juga memeriksa aliran rekening para tim pemenangan hingga para anggota DPRD Samosir yang mendukung pasangan Vandiko Gultom dan Martua Sitanggang.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Saiful Hidayat menyatakan pihaknya menemukan indikasi adanya kecurangan di dua daerah yang menjalankan pilkada.
Hal tersebut disampaikan Djarot pada acara coffee morning bersama awak media di Kantor DPD PDIP Sumut, Kamis (10/12/2020) lalu.
Suami Happy Farida tersebut menuturkan, kedua daerah yang terindikasi adanya kecurangan yaitu Kabupaten Karo dan Samosir.
"Kami mengendus adanya kecurangan money politic pada Karo dan Samosir secara massif. Sehingga kami turunkan tim investasi ke sana," katanya.
Tim investigasi tersebut, ungkap Djarot, akan mengumpulkan seluruh bukti-bukti yang ada untuk nantinya disampaikan, kepada pengawas secara struktural.
"Informasi yang kami terima dari masyarakat beredar money politic hingga Rp 100 milyar di Samosir, ini jumlah yang fantastis," imbuhnya.
Djarot menjelaskan pihaknya akan meneruskan temuan tersebut ke pihak pengawas, Bawaslu, DKPP hingga nantinya ke Mahkamah Konstitusi.
"Info ini saya dapat ketika saya langsung berada di lapangan. Juga ada indikasi maupun dugaan penyelenggara terlibat," ucapnya.
Menurut Djarot, money politic merupakan tindakan pembodohan kepada masyarakat.
"Ini adalah upaya kita untuk menghilangkan praktik tersebut. Sehingga pemimpin yang dihasilkan berkualitas dan tidak ada yang kejar setoran," pungkasnya. (Rls)
.png)
