 |
| Foto Ilustrasi |
JAKARTA (Kliik.id) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyoroti penyaluran bantuan sosial (Bansos) Covid-19 dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kepada masyarakat.
"Kami rakor pencegahan korupsi. Salah satu yang dibahas terkait bansos Covid-19," kata Azril Zah, Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, wilayah Sumatera Utara, melalui pesan WhatsApp, Sabtu (5/12/2020).
Rapat ini, kata Azril, diikuti 33 kabupaten dan kota dan Pemprov Sumut.
Pihak KPK sendiri belum dapat menjelaskan secara detail kedatangannya ke Sumut, berkaitan dengan adanya penyalahgunaan anggaran bantuan sosial tersebut.
Azril mengatakan, beberapa hari lalu, pihaknya mendatangi Pemerintah Kota Tebingtinggi, untuk menggelar rapat pencegahan korupsi.
Dalam pertemuan itu, tidak hanya Pemerintah Kota Tebingtinggi yang diajak untuk beraudensi, seluruh daerah juga ikut melalui video telekonferensi.
"Kemarin wakil ketua ke Tebingtinggi rapat pencegahan korupsi dengan Wali Kota, Forkopimda dan jajaran," ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera kembali melakukan refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahap III, untuk penanganan Pandemi Covid-19.
"Iya, tahap ketiga refocusing sudah mulai. Untuk tahap ini Rp 500 miliar akan kita kucurkan," ujar Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, beberapa waktu lalu.
Untuk penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan refocusing secara bertahap.
Total anggaran yang akan tersedot untuk menanggulangi bencana non alam ini mencapai Rp 1,5 triliun.
Untuk tahap pertama, penanganan sudah dilakukan dengan pembiayaan dari APBD. Kemudian, tahap kedua sudah mendekati masa akhir penanganan.
"Untuk tahap satu dan dua, kalau tidak terserap akan dikembalikan ke kas daerah," jelas Edy.
Sedangkan untuk tahap ketiga, pemerintah menggunakan anggaran tersebut untuk fokus terhadap bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial atau bantuan kepada masyarakat.
"Fokus kesehatan, ekonomi, jaring pengaman sosial," ucapnya. (Tribun)
.png)
