 |
| Ikrar setia kader Partai Demokrat (20detik) |
JAKARTA (Kliik.id) - Isu kudeta terhadap kepemimpinan di Partai Demokrat (PD) disambut dengan janji akan loyalitas dari para kader. Sang pemimpin menjadi saksi bahwa para kadernya benar-benar bisa dipercaya.
Janji loyalitas itu terwujud dalam ikrar kesetiaan dari 34 ketua partai tingkat daerah atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat. Acara digelar di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/2/2021). Acara ini disampaikan ke publik lewat keterangan resmi Demokrat, Kamis (25/2/2021).
Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia membacakan ikrar setia, tunduk, dan patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat pada 2020 serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Ikrar ini disampaikan langsung kepada AHY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/2/2021).
Poin selanjutnya dari ikrar kesetiaan tersebut adalah para ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia bertekad melawan pelaku kudeta atau yang diistilahkan PD sebagai Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). Para ketua DPD PD juga meminta DPP memecat kader yang berkhianat dan melanggar etika politik.
Selanjutnya, para ketua DPD Partai Demokrat tersebut bertekad membangun dan membesarkan partai yang disebut sedang bangkit dan diterima publik. Ikrar para ketua DPD partai itu disebut PD menggambarkan kesolidan secara nyata dalam menyikapi isu kudeta.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky, menegaskan ikrar para ketua DPD Partai Demokrat menutup peluang kongres luar biasa (KLB).
Herzaky mengatakan, dalam AD/ART Partai Demokrat, salah satu syarat sah KLB adalah mendapat persetujuan dua pertiga ketua DPD sebagai pemilik suara.
"Sedangkan 34 DPD, alias 100 persen DPD, sudah menyampaikan ikrar kesetiaan pada hasil Kongres V tahun 2020, yang menetapkan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," kata Herzaky.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan pernyataan keras terkait isu kudeta tersebut. Mereka yang pro-kudeta ingin ada kongres luar biasa (KLB).
SBY menekankan Partai Demokrat bukan untuk diperjualbelikan. SBY menegaskan Partai Demokrat tidak tergiur oleh uang, berapa pun besarnya.
"Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale! Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya," kata SBY dalam video yang diterima, Rabu (24/2/2021).
SBY juga menyebut langsung nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait isu kudeta. Menurut SBY, Moeldoko merugikan nama baik Presiden Jokowi.
"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," tutur SBY.
"Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," imbuhnya.
Komentar-komentar menyeruak menyambut sikap SBY. Eks Demokrat yang kini di PDIP, Ruhut Sitompul. Dia mengomentari soal SBY yang menyatakan partainya tidak dijual.
"Nggak (ada yang mau beli) saya lihat. Sebenarnya nggak ada yang mau beli. Walaupun saya kalau ditanya, belilah itu partai, partai itu saya sudah bikin bukan hanya di tingkat kecamatan, sampai ke bawah. Kita belum pernah ada partai sebanyak kita menangnya. Tapi mungkin mereka melihat, ya sudahlah apalagi sekarang partai sudah terpuruk," kata Ruhut kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).
Apapun komentar pihak luar, Demokrat tetap berusaha menegakkan partainya dari upaya kudeta. Misalnya, DPD Parrtai Demokrat Jawa Barat merespons dengan permintaah: pecat kader yang terlibat kudeta.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ossy Dermawan, menjelaskan soal sikap keras SBY terhadap isu kudeta dan Kongres Luar Biasa (KLB).
"Jadi pandangan beliau dalam arahan tersebut bahwa GPK PD sebagai sesuatu yang harus dilawan oleh Partai Demokrat menandakan KLB yang diusahakan oleh oknum GPK PD ini ilegal dan tidak sesuai dengan aturan main partai kami," kata Ossy. (Detik)
.png)
