 |
| Logo PDI Perjuangan |
MEDAN (Kliik.id) - Penandaan bahwa kita sudah memasuki wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tidak perlu melihat dan membaca tapal atau tugu batas provinsi, cukup dengan merasakan jalan-jalan yang kasar, bergelombang dan berlubang maka dipastikan kita sudah di Provinsi Sumut.
Hal itu menunjukkan betapa jauh berbedanya kualitas jalan-jalan di Sumut dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Aceh, Sumbar dan Riau.
"Jalan-jalan mantab dan bermartabat sebagaimana yang menjadi salah satu program prioritas Edy Rahmayadi jauh panggang dari api, malu kita sebagai warga Sumut dengan warga dari provinsi-provinsi tetangga kita," ujar Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut Ustad Syahrul Siregar dalam siaran persnya, Selasa (16/2/2021) tentang penilaian setengah periode Edy Rahmayadi sebagai Gubsu masa jabatan 2018-2023.
Selanjutnya, Syahrul yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi dan Wakil Ketua DPD PDIP Sumut ini menyatakan bahwa selama Edy menjadi Gubsu pembangunan infrastruktur, utamanya fasilitas dan sarana publik yang dibutuhkan masyarakat sebagaimana dijanjikannya masih belum terlaksana.
"Setengah periode Gubsu, hanya banyak membangun retorika, masih belum nampak membangun insfrastruktur untuk kepentingan rakyat. Rencana yang disusun untuk membangun berbagai prasarana untuk kepentingan rakyat masih banyak yang belum terwujud, kalau pun ada, hanya mampu membangun jalan provinsi sepanjang 89,16 km," ucap Syahrul.
Selain itu, Syahrul yang terpilih sebagai Anggota DPRD Sumut dari Dapil Tabagsel ini mengungkapkan bahwa jalan-jalan provinsi menuju objek wisata dan sentra-sentra ekonomi di Sumut sebagian mengalami kerusakan yang parah. Hal ini sangat disayangkan karena dapat mengurangi PAD di Sumut.
"Ironisnya jalan-jalan menuju tempat wisata dan sentra ekonomi seperti ke Bukit Lawang, Tangkahan, menuju Danau Toba, Pematangsiantar menuju Raya dan Pelabuhan Tiga Ras, masih banyak yang rusak dan tidak mulus, ini merugikan PAD Sumut. Syukur saja kita punya Presiden Jokowi yang membangun jalan tol sehingga menutupi ketidak-becusan Edy Rahmayadi dalam membangun infrastruktur jalan dan jembatan," ungkap Syahrul.
Sebagaimana diketahui bahwa Presiden Jokowi sangat peduli terhadap pembangunan di Sumut, seperti pembangunan Jalan Tol Medan menuju Tebingtinggi, Binjai, Stabat, Indrapura, Pematangsiantar dan Samosir yang sebagian sedang tahap pengerjaan dan rencana selesai akhir tahun 2022.
Kemudian pembangunan lajur kereta api menuju Sigambal Labuhanbatu dan juga pembangunan Pelabuhan di Mandailing Natal untuk selanjutnya akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
"Dalam membangun, Jokowi tidak memilah-milah antara yang memilih dan tidak memilihnya, demi kepentingan rakyat dan kebutuhannya maka ia bangun, tidak peduli rakyat setempat memilihnya atau tidak, tapi berbeda dengan Gubsu, yang tidak melakukan apa-apa di Tabagsel, padahal dipilih oleh 85% masyarakat Tabagsel. Ironisnya, Gubsu malah memarahi dengan kasar para ulama yang datang meminta petunjuk untuk pendidikan tatap muka di Madina, sungguh menyayat hati," imbuh Syahrul yang juga menjabat Ketua Baitul Muslim Indonesia Sumut.
Dengan demikian, menurut F-PDIP DPRD Sumut bahwa jalan mantap menuju Sumut bermartabat belum mantap, orientasinya masih jangka pendek dan hanya untuk menghabiskan anggaran pertahunnya saja.
Terkait dengan pernyataan Edy Rahmayadi yang ditujukan kepada F-PDIP meminta diajari bagaimana caranya mendekatkan dengan harapan masyarakat, Mangapul Purba selaku Ketua Fraksi PDIP menyatakan bahwa pihaknya tidak perlu mengajari orang yang sudah ahli strategi.
"Sebagai ahli strategi, harusnya beliau tahu apa yang akan dilakukannya, karena tidak punya komitmen membangun Sumut maka hanya retorika yang dia bangun, membodoh-bodohi rakyat itu namanya, tapi kalau punya komitmen membangun Sumut maka dia akan merealisasikan visi dan misinya dalam bentuk kegiatan pembangunan dan terlihat dalam APBD setiap tahunnya," ujar Mangapul.
Terakhir, Mangapul menyatakan bahwa Edy Rahmayadi tidak perlu minta diajari, cukup dia nyatakan apa saja yang telah dilakukannya sebagai sebuah legazy untuk rakyat Sumut.
Kritikan, penilaian dan evaluasi ini merupakan kontribusi PDIP untuk kepentingan pembangunan di Sumut demi kesejahteraan rakyat dan dibutuhkan kepekaan sosial seorang pemimpin untuk mewujudkan itu.
"Bahwa Edy Rahmayadi cukup menyampaikan apa saja yang telah dia lakukan terhadap 5006 KM jalan-jalan provinsi di Sumut dan apa saja sarana dan prasarana publik yang telah dibuatnya sebagai sebuah legazy," pungkas Mangapul.
.png)
