 |
| Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan saat menerima audiensi dari sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda. |
TEBINGTINGGI (Kliik.id) - Dukungan terus mengalir dari berbagai organisasi maupun pribadi terkait pembangunan UIN-SU di Tebingtinggi, Sumatera Utara.
Begitu halnya berbagai pendapat dan komentar juga mengiringi isu pada rencana membangun pendidikan tinggi negeri di Kota Tebingtinggi ini.
Pada Kamis (11/2/2021), pukul 10.45 WIB di Ruang Rapat Lantai IV Gedung Balai Kota, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, menerima kunjungan audiensi dari perwakilan Barisan Muda Al-Ittihadiyah, Dewan Pengurus Daerah Al-Ittihadiyah, Angkatan Putri Al-Wasliyah, Pengurus Daerah Al-Wasliyah, Pengurus Ikatan Guru dan Dosen Al-Washliyah, Pengurus Daerah HIMMAH Al-Washliyah dan Pengurus Daerah Ikatan Pelajar Al-Washliyah dalam rangka memberikan dukungan bangun UIN-SU di Tebingtinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Umar Zunaidi Hasibuan, menyampaikan cerita hibah aset bekas Akbid Pemko Tebingtinggi kepada UIN-SU.
"Pada tahun 2000 sampai dengan 2014 kita memiliki Akademi Kebidanan, diperbolehkan dibuka, belum ada regulasi dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2014, dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, keluar regulasi. Pendidikan ini dibagi 3, tingkat pertama mulai dari PAUD sampai SMP dikelola oleh Kabupaten/ Kota, SMA, SMK, SLB, hak dan kewenangan Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi menjadi hak Pemerintah Pusat menyelenggarakannya. Oleh karena keluar keputusan tersebut, maka kita terima Akademi Kebidanan itu pada Tahun Ajaran 2017 dan kita tutup tahun 2020. Itulah limit terakhir yang disampaikan oleh 3 Kementerian yakni Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri," ujar Umar.
"Lantas selain di RPJM kita, bangunan yang ada itu dan tuntutan daripada masyarakat kita adalah berdirinya Perguruan Tinggi.
Kita mencoba untuk menjumpai Universitas Sumatera Utara (USU) agar mau USU mau membuka kampus jarak jauh, di luar kampus utama. Kita bersama rombongan audiensi kesana, disambut oleh Rektor USU dan Wakil Rektor. Setelah dikaji mereka tidak sanggup, karena kesulitan personil dan biaya operasional. Saya tidak putus asa, pergi ke Kementerian Kesehatan, karena sedang menghadapi Covid-ini, Kementerian Kesehatan tak sanggup membangun Pendidikan Tinggi di Tebingtinggi ini," sambungnya.
Umar menjelaskan, pihaknya akhirnya ke Kementerian Agama, menjumpai Sekjen dan UIN menyambut baik. Maka di Jakarta ditandatangani kesepakatan, letter of intent.
"Kesepakatan tersebut ditandatangani saya dan Bapak Basyaruddin. Sebelum kita serahkan dibentuklah tim untuk melakukan inventarisasi, apa saja yang mau diserahkan. Berdasar Permendagri, karena kalau nilainya diatas 5 milyar diperlukan rekomendasi dari DPRD. Kita hitung aset kita, lebih dari 15 Milyar," urai Umar.
"Oleh karena itu bersama UIN, kami menyampaikan surat untuk minta rekomendasi ke DPRD. Dan kami berharap ini bisa terealisasi dengan cepat supaya bisa beroperasional tahun 2021-2022 ini," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Umar, awalnya ia berharap hanya 1 Fakultas, tapi oleh UIN disambut langsung 2 Fakultas yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
"Seluruh personil pegawai di Akbid akan dialihkan ke UIN dan UIN menerima," ucapnya
Terkati Pendapat Untuk Bangun Universitas Sendiri dan Prioritas Daerah
"Kalau kita mau mendirikan Universitas di Tebingtinggi dengan status negeri, pertama apa kita miliki syarat 20 hektare? Apa kita punya gedung prasarana untuk dijual kepada pemerintah pusat? Sementara Pemerintah Pusat mengupayakan dengan cara Universitas Swasta agar menjadi negeri," kata Umar.
"UIN telah menyatakan kepada kita, bahwa untuk anak Tebingtinggi, akan diberikan prioritas melalui jalur undangan.
Mahasiswa dari luar Medan, Langkat sana, Binjai nanti akan difokuskan untuk di kampus Tebingtinggi.
Rencana 2 Fakultas tapi tak tertutup untuk menjadi Fakultas lain. Antara lain kemungkinan kalau UIN buka Fakultas Kedokteran. Ditempat kita banyak rumah sakit, kalau ada yang mau tempat praktek, tempat co-As. Tapi dengan 2 Fakultas ini kita harap berkembang," imbuh Umar.
Umar kembali menjelaskan bahwa membangun Universitas ini sudah bukan tugas sebagai Pemerintah Daerah, ini tugas Pemerintah Pusat sesuai peraturan.
"Kalau kita pinjam pakai? Karena Kemenag dan UIN-SU ini Kementerian dan menggunakan dana APBN, tidak akan bisa dibangun diatas tanah yang bukan miliknya, kalau ini tidak dihibahkan, dan ini tidak ada dirugikan. Yang dibuka UIN ini juga ini umum," tuturnya.
"Saya usahakan ini juga untuk anak-anak Tebingtinggi dan sekitarnya, kualitas SDM dan ekonomi jauh lebih meningkat.
Kalau tidak ada magnet di Kota Tebingtinggi, maka tidak ada orang mau datang kemari. Mudah-mudahan ini terwujud saya mohon dukungannya," tutup Umar.
Audiensi ditutup dengan penyerahan surat keputusan dukungan hibah bekas gedung Akademi Kebidanan dari Barisan Muda Al-Ittihadiyah, Dewan Pengurus Daerah Al-Ittihadiyah, Angkatan Putri Al-Washliyah, Pengurus Daerah Al-Wasliyah, Pengurus Daerah Ikatan Guru dan Dosen Al-Washliyah, Pengurus Daerah HIMMAH Al-Washliyah, Pengurus Daerah Ikatan Pelajar As-Washliyah. (Rls)
.png)
