 |
| Pembersihan KJA di Danau Toba |
SIMALUNGUN (Kliik.id) - Dukung Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Nasional, Pemerintah mulai membersihkan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba, Rabu (14/4/2021).
Kegiatan pembersihan KJA yang dihadiri langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Mayjen Hassanudin, Kajatisu Ida Bagus Nyoman, mewakili Gubernur Sumut Binsar Situmorang, Bupati Simalungun JR Saragih dan Jajaran, Danrem 022/PT Kolonel Inf Asep Nugraha, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo dan Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Roly Souhoka.
Bupati Simalungun JR Saragih langsung memimpin kegiatan penataan KJA yang merupakan program Nasional sejak tahun 2012 yang bertujuan menata kawasan perairan Danau Toba.
JR Saragih berharap warga di lokasi sualan ini perlahan bisa beralih profesi dari petani keramba menjadi pelaku pariwisata bidang restoran dan juga beternak ayam.
"Pemerintah mengajak warga alih profesi menjadi pelaku pariwisata dan kuliner khas dan bisa memanfaatkan pariwisata sebagai sumber kelangsungan hidup, seperti yang kita lihat restoran yang ada di sekitar Sibaganding ini," ujar JR Saragih.
Bupati juga menjelaskan bahwa mulai hari ini sampai empat hari kedepan dilaksanakan penataan keramba milik warga yang sudah didata.
Hari ini langsung diberikan kompensasi sebesar Rp 5 juta perpetak dengan ukuran 6x6 m, pengurangan yang dilakukan sebanyak 20 persen (171 petak) dari total keseluruhan 976 kotak KJA yang ada di Nagori Sibaganding.
Sebelum menyaksikan pengurangan KJA, kepada 8 orang perwakilan warga pemilik KJA dilakukan penyerahan kompensasi dengan simbolis oleh Kapolda Sumut dan Pangdam I/BB serta jajaran yang hadir.
Tokoh masyarakat Sualan Maludin Saing, merasa sedih dengan pengurangan KJA, dan berharap agar diberikan kesempatan untuk meneruskan budidaya KJA sisa pengurangan dari total keseluruhan keramba yang ada di Sualan.
"Kami meminta agar sisa dari 20 persen yang dikurangi bisa kami berdayakan lagi berhubung kehidupan kami masih bergantung disini," harap Maludin.
Pada kesempatan itu, Maludin meminta kepada pemerintah agar kompensasi keramba yang dibongkar langsung dibayarkan hari ini kepada warga yang telah didata.
Salah seorang warga Sualan Br Bakkara yang menggantungkan hidupnya di budidaya KJA mengaku sedih dan sakit dengan pengurangan ini, namun dia tetap mendukung penataan ini dan berharap kedepan pariwisata Danau Toba semakin maju.
"Tetap kita dukung Pariwisata namun setelah pengurangan KJA ini otomatis akan berdampak dengan pengurangan omset warga dengan pengurangan tenaga kerja dan disinyalir kedepannya akan melambungnya harga ikan mujahir dan Nila di pasaran," tutur Br Bakkara.
Namun dia tidak mengelak saat awak media mempertanyakan terkait surat izin usaha keramba yang dia miliki.
"Memang usaha kami belum memiliki izin namun bila difasilitasi kedepannya oleh pemerintah maka kami bersedia mengurus dan membayar pajak," harapnya.
Pembongkaran KJA ini juga dipantau para vendor pemasok pakan dari Comfeed Medan. Mereka akan kehilangan sebahagian besar orderan pelet (pakan) yang selama ini berkontribusi mengotori Danau Toba dan tidak pernah memberikan PAD ke Pemkab Simalungun, dari Kecamatan Girsip melalui pasokan pakannya itu. (AS)
.png)
