 |
| Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Studi Kebijakan Publik (SIKAP) |
MEDAN (Kliik.id) - Menindaklanjuti perjuangan masyarakat terdampak dari rencana kegiatan eksplorasi tambang oleh PT. Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, LBH Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) meminta Pemkab Dairi dan Polres Dairi untuk mendukung masyarakat yang menghendaki peninjauan ulang seluruh kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh PT DPM.
Walaupun sudah melakukan berbagai aksi/demonstrasi di kantor Bupati Dairi maupun DPRD Dairi, hingga saat ini para pejabat di Dairi lebih mendengarkan aspirasi perusahaan daripada aspirasi masyarakat yang selalu kesulitan memperjuangkan hak-haknya.
"Atas dasar hal tersebut, kami sebagai lembaga yang peduli terhadap masyarakat Dairi meminta kepada pejabat-pejabat Dairi untuk merealisasikan bukti nyata dan bukan hanya janji-janji manis kepada masyarakat saja," ujar Direktur LBH SIKAP Dedi Kurniawan Angkat, SH dalam keterangan persnya, Selasa (25/5/2021).
LBH SIKAP menyampaikan pernyataan sikap terkait permasalahan yang dialami masyarakat terdampak di daerah tambang, yaitu desa-desa di Kecamatan Silima Punggapungga dan Kecamatan Lae Parira.
Pernyataan sikap ini antara lain:
1. Meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi meninjau ulang seluruh perizinan, sekaligus permohonan perizinan yang diajukan melalui Kabupaten Dairi untuk keperluan operasional PT. DPM di Dairi
2. Meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi melayangkan surat kepada Presiden RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga lainnya yang berwenang untuk meninjau ulang seluruh izin yang sudah ada dan izin yang akan diajukan oleh PT. DPM di daerah eksplorasi tambang
3. Meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi untuk mengambil kebijakan yang lebih mementingkan keluhan masyarakatnya daripada kepentingan PT. DPM
4. Bahwa apabila Bupati dan DPRD tetap saja tidak menghiraukan permohonan kami pada poin 1 sampai dengan poin 3, maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi demonstrasi dalam jumlah yang besar, supaya Bupati Dairi dan DPRD Dairi bisa mendengarkan keluhan kami secara langsung.
"Kami meminta agar Bupati dan DPRD Dairi dapat menerima dan mendengarkan keluhan dan permohonan masyarakat," kata Dedi. (Rls)
.png)
