 |
| Foto Ilustrasi vaksinasi corona |
JAKARTA (Kliik.id) - Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB Empat Menteri Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. PTM terbatas dijadwalkan Juli 2021 sesuai sesuai kondisi sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk menekankan kebijakan PTM Terbatas pada perlindungan keselamatan, kesehatan serta orientasi yang berpusat pada peserta didik.
PTM terbatas tidak boleh melebihi dua hari dalam seminggu dan dihadiri tidak lebih dari 25% dari total peserta didik.
Semua guru menurut arahan presiden juga harus selesai divaksinasi sebelum mulai menjalankan sekolah tatap muka.
"Jadi, mohon bantuannya kepada kepala daerah, prioritaskan guru dan lansia, terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum PTM," kata Budi, Senin (7/6/2021) kemarin.
Dalam laman Ruang Guru Paud Kemendikbud disampaikan, terdapat dua indikator mutlak sekolah bisa memulai PTM pada tahun ajaran baru Juli 2021 nanti.
Indikator mutlak pertama sekolah bisa memulai PTM yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Sementara indikator kedua yakni semua sekolah telah memenuhi daftar periksa kesiapan PTM.
Di samping itu, dikutip dari Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19, vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi PTM.
Adapun vaksinasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2021.
Berdasarkan data vaksin.kemkes.go.id per 8 Juni 2021, sebanyak 1.748.642 tenaga pendidik telah mendapat vaksinasi dosis 1, sementara 1.092.038 tenaga pendidik telah mendapat vaksinasi dosis 2.
Plt. Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengakui belum sampai 30 persen guru dan tenaga pendidik Indonesia yang mendapat vaksin di Indonesia.
Ia menambahkan, untuk mendukung percepatan vaksinasi guru dan tendik, Kemenkes menggandeng tenaga kesehatan, TNI, dan Polri.
"Belum sampai 30 persen, Juni masih kurang ya. Di samping tenaga kesehatan, kini juga menggandeng TNI/Polri. Diharapkan peran guru yang sudah divaksin untuk memotivasi teman tenaga pendidik datang ke faskes dan sentra vaksinasi. Kita tahu akses vaksin sebenarnya sudah mudah, ada puskesmas dan RS," kata Maxi dalam Bincang Interaktif Pendidikan 'Persiapan PTM Terbatas Tahun Ajaran 2021/2022', Selasa (8/6/2021).
Maxi menuturkan, berdasar data per provinsi, Aceh menempati urutan terakhir dalam pelaksanaan vaksinasi guru dan tenaga pendidik.
"Paling kecil itu Aceh. Sasaran 188 ribu, yang divaksinasi baru 1.308, baru 1 persen. Tahap 1 dan 2 di bawah 10 persen. Sementara di DKIdari 152 ribu, sudah 124 ribu. mungkin minggu ini DKI sudah bisa selesai, tinggal 20 ribu," kata Maxi.
Guru dan tenaga pendidik wajib melindungi diri serta anak didiknya dengan divaksinasi guna mencegah penularan ketika sampai di sekolah.
"Agar dia kebal. Di jalan ke sekolah naik kendaraan umum, kalau belum divaksin nanti meskipun sudah ikut protokol, kalau lengah bisa menyebarkan (virus) dari luar (sekolah). Jadi kepala sekolah syaratkan guru untuk mendapat vaksinasi agar bisa mengajar," kata Maxi.
Ia mengatakan, tiga vaksin yang beredar di Indonesia sudah lolos Badan POM dan WHO.
"Jadi sudah tepat, enggak usah ragu. Sudah pasti dari sisi keamanan sudah aman, dari sisi mutu sudah baik. Enggak usah ragu lagi lakukan vaksin," katanya.
Maxi menambahkan, ketersediaan vaksin saat ini mendukung pelaksanaan vaksinasi guru dan tenaga pendidik.
"Vaksin mulai Juni sudah lumayan. Enggak ada alasan lagi soal keterbatasan vaksin," kata Maxi.
Sebagai tindak lanjut pencegahan, dinas kesehatan dan puskesmas juga ikut dalam menyiapkan persyaratan PTM terbatas sekolah.
"Jadi kalau ada murid sakit, panas, segera dirujuk ke puskesmas, atau puskesmas yang datang, lalu ditindaklanjuti dengan tracing," jelas Maxi. (Detik)
.png)
