![]() |
Drs DA Situmorang MARS |
SAMOSIR (Kliik.id) - Serangan Covid-19 dengan varian baru yang begitu dahsyat akhir-akhir ini di Indonesia semakin menggila. Berdasarkan data yang dirilis pada Rabu, 28 Juli 2021 dalam satu hari, jumlah yang positif Covid sebanyak 47.791 jiwa, sembuh 43.856 orang, dan meninggal sebanyak 1.824 jiwa.
Peningkatan jumlah korban ibarat sebuah teror yang sangat menakutkan dan membuat perekonomian lumpuh total, bahkan para pengusaha sudah banyak yang mengibarkan bendera putih, pertanda tidak dapat berbuat apa-apa.
Pemerintah Pusat melalui Presiden Jokowi sudah membuat berbagai kebijakan dan memberikan perintah secara tegas kepada semua pemangku kepentingan untuk serius mengatasinya, secara tegak lurus sampai ke daerah.
Bahkan, Kepala Daerah yang tidak serius menangani pandemi Covid-19 ini sudah diancam akan dicopot. Presiden juga dengan tegas sudah mengintruksikan kepada para Menteri, Kepala Lembaga/Badan sampai kepada Kepala Daerah agar melakukan kegiatan yang menyerap anggaran khususnya untuk penanganan pandemi Covid.
"Kalau kita pantau lewat media, hampir semua daerah sudah mencairkan dana untuk penanggulangan Covid. Namun lain halnya dengan Pemerintah Kabupaten Samosir yang sama sekali belum terlihat aksinya yang serius dalam meminimalisir dampak negatif Covid-19 ini, dimana belum ada kebijakan yang signifikan untuk melindungi masyarakatnya dari terjangan Covid-19," ujar Pemerhati Bidang Kesehatan dan Ahli Manajemen Rumah Sakit, Drs DA Situmorang, MARS, dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/7/2021).
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir pada Rabu 28 Juli 2024, lonjakan penambahan 16 kasus baru, komulatif konfirmasi positif 1.163 kasus, dan jumlah yang meninggal 25 orang. Sementara dari tenaga kesehatan yang terpapar Covid sudah 93 orang, dan meninggal 1 orang.
"Hal yang sangat miris, dalam penyerapan anggaran dana refocussing dan relokasi, hingga saat ini, kelihatannya Pemkab Samosir masih nol rupiah. Hal demikian jelas bisa menjadi peristiwa dugaan tindak pidana Bupati dan/atau jajarannya yang terkait, karena adanya pembiaran terhadap jatuhnya masyarakat menjadi korban serangan Covid yang semakin merajalela," kata DA Situmorang.
"Sangat miris kelihatannya, di satu sisi Bupati sebagai Ketua Satgas menginstruksikan kepada dinas-dinas dan badan-badan terkait agar menekan angka lonjakan korban kasus covid19 tetapi di sisi lain tidak ada dukungan kesiapan anggaran dan komitmen yang jelas," lanjutnya.
Sehingga, kata Situmorang, sampai hari ini, dari total puluhan miliar rupiah dana refocussing yang sudah dianggarkan pada bulan April 2021 lalu, satu rupiah pun belum diserap.
"Ibarat orang disuruh berlari tetapi kakinya diikat. Terlihat dengan jelas, anehnya manajemen kepemimpinan di tubuh Pemkab Samosir," ungkapnya.
Menurutnya, Kabupaten Samosir seakan kehilangan roh kepemimpinan, dan hati nurani yang berpihak dan melindungi masyarakat yang sedang terancam raga, psikis dan nyawanya oleh Covid.
"Sebelum terlambat, dan berserakan korban, maka sangat diharapkan agar Bupati Samosir menempatkan diri pada jalan yang benar sesuai tupoksi dan arahan Pemerintah Pusat serta menyatu dengan penderitaan masyarakat. Dan, kepada para pihak pihak di luar Pemkab dan DPRD Samosir, berhentilah mengintervensi atau mengendalikan Bupati. Nonaktifkanlah dulu jurus ala pengendalian robot lewat remote controlmu. Sehingga Bupati dapat tampil sebagaimana adanya, dengan naluri masa mudanya, dengan pendampingan dari Wakil Bupati yang sudah berpengalaman memimpin puluhan tahun," katanya. (Rls)