 |
| Konferensi pers GMNI Kota Medan |
MEDAN (Kliik.id) - Kerumunan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 massal yang digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Sergaguna, Jalan Williem Iskandar, 2 hari lalu, terus menuai sorotan.
Kali ini sorotan datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan, dalam konferensi pers pernyataan sikap terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan kerumunan massa akibat Vaksinasi Massal di Sekretariat DPC GMNI Medan, Kamis (5/8/2021).
Ridwan Saragih selaku Pimpinan DPC GMNI Medan menyatakan, sikap pemerintah pusat sampai daerah yang terus berupaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai kebijakannya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
"Mengenai PPKM Darurat kira seluruh kegiatan yang sudah diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19 agar dievalusi. Sebab banyak sekali masyarakat yang dirumahkan dan putus mata pencahariannya dan kebijakan tersebut sampai sekarang belum juga maksimal," ujar Ridwan dalam konferensi pers.
Kemarin, kata Ridwan, Pemerintah sudah memberlakukan PSBB tapi hasilnya belum maksimal dan sekarang berubah menjadi PPKM Darurat yang juga belum optimal sehingga diperpanjang terus menerus, bahkan sudah sampai pada PPKM level 4.
"Di satu sisi kita khawatir melonjaknya penyebaran Covid-19, tapi sisi lain Pemerintah juga harus mempertimbangkan ekonomi masyarakat yang menurun akibat dampak dari kebijakan PPKM darurat," jelasnya.
Berikut pernyataan sikap yang disampaikan DPC GMNI Medan:
1. Meminta Pemerintah Pusat sampai Daerah agar mengkaji ulang perpanjangan PPKM Darurat, karena banyak hal yang harus diperhatikan terkait kebijakan tersebut
2. Meminta Pemerintah agar segera memberikan bantuan secara merata dan adil kepada masyarakat yang ekonomi nya terdampak akibat kebijakan PPKM Darurat
3. Menyayangkan kegiatan Gebyar Presisi yang dilaksanakan Polda Sumut di Gor Serbaguna yang telah menciptakan kerumunan masyarakat dan dapat menyebabkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Kota Medan
4. Meminta kepada Presiden dan Kapolri untuk mengevaluasi kegiatan Vaksinasi Presisi dan memberikan sanksi tegas kepada Kapolda Sumatera Utara
5. Meminta Pemerintah untuk menyediakan titik pengadaan vaksinasi harus disebar di beberapa titik agar tidak terjadi kerumunan dan antrian yang begitu panjang
6. Meminta pemerintah agar bijaksana dalam memperlakukan rakyat kecil dalam penerapan PPKM Darurat
7. GMNI Kota Medan akan turun aksi ke jalan untuk menyuarakan terkait pro dan kontra atas perpanjangan PPKM Darurat dan Vaksinasi Massal yang menyebabkan kerumunan.
(Rls)
.png)
