 |
| Kalangan pemerhati militer menilai diperlukan langkah untuk memodernisasi pengadaan alat utama sistem senjata TNI (alutsista) yang terarah, dan berjalan konsisten lintas pemimpin |
JAKARTA (Kliik.id) - Kalangan pemerhati militer menilai diperlukan langkah untuk memodernisasi pengadaan alat utama sistem senjata TNI (alutsista) yang terarah, dan berjalan konsisten lintas pemimpin.
Analis pertahanan Evan Laksmana mengatakan ada peluang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bisa mendorong upaya modernisasi pertahanan nasional ke depan.
"Di bawah menteri pertahanan yang sekarang, ada peluang kita kembali memacu roda untuk maju yang berangkat dari ketidakpuasan dari progres MEF (Minimum Essential Force) sebelumnya. Menteri pertahanan sekarang sepertinya ingin me-restart ulang secara menyeluruh," kata Evan dalam keterangan tertulis, Jumat (13/8/2021).
Dalam diskusi 'From Minimum to Essential Force: Modernizing The Indonesian Armed Forces', Evan menyebut Indonesia butuh perencanaan modernisasi alutsista jangka panjang yang terarah.
Hal ini untuk menindaklanjuti rencana strategis khusus MEF untuk dijalankan hingga 2044 mendatang.
Menurutnya, dengan melihat potensi risiko di masa depan, upaya modernisasi alutsista jadi kebutuhan mendesak.
"Ini bukan hanya bicara soal ilegal fishing, tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi adanya masalah di kawasan Indo Pasifik. Kita harus meramu strategi untuk menghadapi tantangan tersebut," tandasnya.
Hal senada dikatakan Konsultan Defense Industry and Market PT Semar Sentinel, Alman Helvas Ali. Namun, ia menilai modernisasi alutsista rentan terhambat akibat pergantian pemimpin.
Dalam 10 tahun ke depan, lanjut dia, setidaknya akan ada dua pergantian kepala negara yang tentu bisa mempengaruhi kebijakan pertahanan.
Apalagi, ia mengatakan selama periode tersebut kondisi politik, ekonomi, dan keamanan global akan semakin sulit diprediksi. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi rencana jangka panjang MEF.
"Kita juga melihat dampak dari perubahan iklim yang bisa menjadi ancaman di masa depan bagi kehidupan manusia ke depan," katanya.
Alman menjelaskan anggaran yang terbatas juga menjadi faktor penghambat rencana modernisasi alutsista. Maka dari itu dibutuhkan kepastian dari sisi anggaran ke depan.
"Sekarang kita dalam situasi menghadapi COVID-19 dan kita akan melihat bagaimana kebijakan presiden baru setelah Oktober 2024. Presiden selanjutnya yang akan menentukan nasib modernisasi alutsista," pungkasnya. (Detik)
.png)
