 |
| Foto ilustrasi |
JAKARTA (Kliik.id) - Pemerintah tengah mempersiapkan skema vaksin booster COVID-19 tahun 2022 mendatang namun tak lagi gratis. Ternyata banyak warga tidak setuju dengan skema ini.
Survei yang dilakukan KawalCOVID-19, Change.org, dan Kata Data pada Agustus 2021 menunjukkan mayoritas responden menolak skema booster vaksin COVID-19 berbayar. Mereka menganggap vaksinasi berbayar berpotensi dikorupsi.
Sebanyak 70 persen dari 8.299 responden di berbagai wilayah di Indonesia ini tidak setuju jika vaksin harus berbayar. Sebanyak 73,9 responden yang menolak skema ini mengatakan dalam kondisi darurat, vaksin tetap menjadi hak warga negara.
Selain itu, 67,9 persen tidak setuju karena ketidakadilan pada orang yang tidak mampu. Sementara 53,5 persen merasa skema vaksin berbayar karena berpotensi menjadi ladang korupsi.
Sementara 20,2 persen responden setuju skema vaksin berbayar dengan alasan agar vaksinasi lebih cepat selesai (71,3 persen), agar vaksin gratis diberikan hanya kepada yang tidak mampu (52,4 persen).
Lalu agar vaksin berbayar mengurangi antrian bagi penerima vaksin gratis (49,9 persen).
Terkait skema booster berbayar tersebut, Plt Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Prima Yoshephine mengatakan booster berbayar masih dalam bentuk rencana.
Pemberian booster baru akan dipertimbangkan jika program vaksinasi sudah menjangkau minimal 70 persen dari target.
"Ke depannya rencana memang kalau butuh booster maka ini hanya akan dijamin menjadi vaksin jaminan pemerintah yang kita berikan secara gratis ke masyarakat adalah kepada yang masuk golongan PBI. Di luar itu maka ini menjadi vaksin mandiri," katanya. (Detik)
.png)
