![]() |
Foto ilustrasi |
JAKARTA (Kliik.id) - Terungkap banyak pejabat dunia yang diam-diam memiliki properti hingga akal-akalan untuk menghindari pajak. Hal itu diungkapkan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dari hasil investigasi yang diungkap dalam laporan Pandora Papers.
"Mereka menggunakan rekening luar negeri hingga perwakilan luar negeri untuk membeli ratusan juta dolar properti di negara lain, dan untuk memperkaya keluarga mereka sendiri dengan mengorbankan warga negara mereka," ungkap penyidik dari ICIJ, Fergus Shiel dikutip dari BBC, Senin (4/10/2021).
Laporan Pandora Papers berdasarkan hampir 12 juta dokumen yang bocor. Data itu mengungkap kekayaan rahasia dan transaksi para pemimpin dunia, politisi, dan miliarder.
Data tersebut diperoleh oleh ICIJ di Washington DC dan menjadi salah satu investigasi global terbesar.
Lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara berhasil mengidentifikasi kekayaan tersembunyi dari beberapa orang paling berkuasa di dunia.
Dalam data yang bocor itu, terungkap ada 35 pimpinan dunia yang saat ini masih menjabat hingga 300 mantan pejabat dunia diam-diam memiliki perusahaan offshore, membeli properti, hingga akal-akalan menghindari pajak saat membeli properti.
Salah satunya mengungkap bahwa Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein diam-diam membeli properti dengan total 70 juta poundsterling di Inggris dan AS. Pembelian itu diketahui melalui perusahaan offshore.
Perihal pajak, terungkap mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan istrinya bisa menghindari bea meterai ketika membeli kantor di London. Mereka menghindari pajak sebesar 312.000 poundsterling.
Lalu, beberapa pejabat dunia diduga telah melakukan korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak global. Tetapi yang paling besar, banyak pejabat dunia yang diam-diam mendirikan perusahaan offshore agar bisa membeli properti di Inggris.
Hal ini menyebabkan pemerintah Inggris menjadi perhatian internasional. Negara itu disebut gagal dalam mengungkap daftar properti yang dibeli dari perusahaan offshore karena kebanyakan perusahaan digunakan untuk membeli properti agar bisa bebas pajak.
Selain Raja Yordania dan mantan PM Inggris, ada juga Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya diam-diam memiliki perusahaan offshore.
Melalui perusahaan yang tidak disebutkan namanya, ia memiliki aset US$ 30 juta.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk beberapa menteri kabinet dan keluarga mereka diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang uang jutaan dolar.
Kemudian firma hukum yang didirikan oleh Presiden Siprus Nicos Anastasiades disebut telah memalsukan kepemilikan perusahaan offshore. Namun, firma hukum membantahnya. (Detik)