Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan 4 Kepala Daerah bersama Kementerian PUPR membahas masalah banjir yang belakangan ini kerap terjadi. |
Untuk mencari solusi mengatasi banjir tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memanggil Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, dan Bupati Serdangbedagai, Darma Wijaya ke Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (26/11/2021) sore.
Hadir Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko untuk bersama-sama membahas rencana perbaikan-perbaikan yang urgent untuk dilakukan secepatnya.
"Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait banjir belakangan ini di beberapa daerah, saya hari ini memanggil empat kepala daerah untuk membahas banjir di Sumut," ujar Edy kepada wartawan, Jumat (26/11/2021) malam.
Edy menekannya kepada para kepala daerah bahwa kondisi sungai di beberapa kabupaten/kota di Sumut ini saling berhubungan.
"Oleh karena itu kita butuh kerja sama untuk memperbaiki masalah sungai ini agar kedepannya banjir tidak terjadi lagi. Mulai dari membuat biopori, Sumut resapan dan penghijauan. Bila dilakukan bersama-sama, kami yakin permasalahan banjir di Sumatera Utara akan segera teratasi," katanya.
Sementara, Jarot Widyoko mengatakan, penanganan banjir sebenarnya dimulai dari warga, yakni adanya kesadaran dan kepedulian mencegah banjir. Tidak perlu menyalahkan satu sama lain.
"Masing-masing kita harus berpartisipasi dengan cara apa, membuat biopori, penghijauan, membuat sumur resapan di rumah masing-masing, sehingga itu akan berkontribusi sangat besar untuk pengendalian banjir," ujarnya.
Untuk penanganan banjir di 4 daerah itu, menurut Jarot, akan dilakukan secara darurat, salah satunya di Kota Medan.
"Nanti akan menjadi perhatian untuk kita alokasikan," jelasnya.
Untuk normalisasi sungai di 4 daerah tersebut, Jarot mengatakan akan ada beberapa yang menjadi prioritas dikerjakan sesuai pentunjuk pemerintah daerah. Salah satunya adalah Sungai Bederah Medan.
"Mana yang jadi prioritas dan penunjukan adalah pimpinan daerah. Ada bapak gubernur dan wali kota, kami hanya tukang, setelah tanah aman, tidak ada lagi lubang, baru kami melaksanakan," pungkasnya. (Rls)