 |
| Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba. |
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Mangapul Purba menjelaskan pentingnya Fraksi PDIP menyampaikan refleksi itu sebagai bahan evaluasi Pemprov Sumut untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.
Salah satu poin yang disoroti Mangapul adalah soal trendingnya berita petani Tanah Karo yang mengirimkan 3 ton jeruk ke Istana Negara, baru-baru ini. Jeruk yang diserahkan perwakilan petani Tanah karo itu pun diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dalam konteks itu, Mangapul melihat betapa belum bersinerginya Pemprov Sumut dan Pemkab Tanah Karo dalam memperjuangkan infrastruktur yang layak untuk masyarakat Sumut, khususnya warga Tanah Karo yang sebagian besar hidup dari pertanian.
"Kejadian itu adalah cermin bagi kita bahwa kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur masih sangat minim. Gubernur dan Bupati tidak peka terhadap kebutuhan mendasar para petani. Bertahun-tahun jalan di Desa Liang Melas Datas, Tanah Karo terbiarkan dalam kondisi rusak parah. Apakah semua harus perintah Presiden baru semua jalan yang rusak diperbaiki? Kami prihatin melihat itu semua," ujar Mangapul dalam keterangannya, Jumat (10/12/2021).
Dalam paparan lain, Mangapul juga berbicara soal masih lambannya penanganan Covid-19 di berbagai daerah di Sumut, terutama pelaksanaan vaksinasi, masih banyak daerah-daerah yang belum sampai target minimal vaksinasi.
Begitu pula soal upah buruh (UMP) Sumut tahun 2022 yang baru disahkan Gubernur Edy Rahmayadi yang hanya naik 0.93 % dari UMP 2021. Kenaikan UMP itu dianggap sangat minim dilihat dari semakin meroketnya harga-harga kebutuhan pokok.
"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut berharap kepada pemerintah dan pelaku usaha untuk duduk bersama melihat UMP ini sebagai kebutuhan bersama, karena buruh juga bagian penting dari aset bangsa yang nasibnya harus diperhatikan dan kesejahterannya ditingkatkan, kami pasti akan mengawal bahwa UMP harus maksimal," imbuh Mangapul.
Pokok persoalan lain yang disoroti adalah soal kelangkaan pupuk di Simalungun dan daerah-daerah lain. Banyak petani menjerit karena kesulitan mendapatkan pupuk. Jika pun ada, pupuk itu akan dibeli dengan harga yang mahal.
Padahal semestinya, kata Mangapul, distribusi dan tata niaga pupuk harus berada dalam kendali Pemprov Sumut.
Soal banjir yang belakangan terjadi juga menjadi perhatian khusus Fraksi PDIP bahwa antara Pemprov Sumut dan kepala daerah yang berada di hulu dan hilir sungai belum satu pandangan dalam melihat persoalan banjir ini.
"Pemprovsu dan kepala daerah harus berkolaborasi untuk melakukan program penanganan banjir ini secara terintegrasi satu dengan lainnya karena persoalan ini dimulai dari hulu dan dampaknya ada di hilir," pungkas Mangapul.
Paparan refleksi akhir tahun Fraksi PDIP ini dapat ditonton selengkapnya di channel YouTube Moncong Putih TV. (Rls)
.png)
