 |
| Menkeu Sri Mulyani Indrawati. (detikcom) |
Sri Mulyani menjelaskan setiap janji kampanye yang disampaikan calon presiden pada saat pesta demokrasi lima tahunan, akan diperhitungkan dalam APBN ketika kandidat yang ikut pemilu terpilih sebagai presiden.
"Kandidat itu akan menjalankan program yang dijanjikan, ada biayanya programnya. Jadi kalau lagi kampanye banyak itu nanti di belakangnyanya 'plup' itu harganya berapa, gitu kan dari setiap program. Nah harganya itulah yang kemudian dikelola oleh Menteri Keuangan," katanya dalam Podcast Deddy Corbuzier dikutip detikcom, Jumat (7/1/2022).
Setiap kali Pemilu, lanjut Sri Mulyani dapat berganti partai pemerintah dan presidennya. Jika begitu maka akan terjadi yang namanya transisi pemerintahan.
"Nah waktu ada transisi itu pertanyaannya adalah gimana dari sisi APBN-nya? kita mungkin nggak kepikiran masyarakat secara umum. Tapi waktu itu saya jadi Menteri Keuangan kepikiran juga pemilihan umum umpamanya kayak nanti 2024," jelasnya.
Sementara APBN 2024 disusun setahun sebelumnya, yaitu 2023 ketika presidennya masih Jokowi hingga kemudian masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024. Jadi, siapapun presiden yang terpilih di 2024 memakai produk APBN yang dibuat pemerintah sebelumnya.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu bahkan sampai mempelajari bagaimana Australia menyusun APBN di tahun transisi pemerintahan.
Kemudian muncul yang disebut baseline budget (penganggaran dasar). Jadi ketika pemerintahan baru berkuasa, mereka bisa memodifikasi APBN 2024.
"Kalau lagi ada Pemilu, di mana the next government belum ditetapkan, kita bikin budget-nya yang basic saja, yang flat. Begitu new government dia bisa modified budget-nya itu. Tapi itu kan kemudian harus ngomong sama parlemennya," tambah Sri Mulyani. (Detik)
.png)
