LKPD Pemprov Sumut TA 2021 Raih Opini WTP dari BPK RI

Penyerahan Opini WTP kepada Pemprov Sumut atas LKPD TA 2021.

MEDAN (Kliik.id) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.

Ini merupakan WTP ke delapan kali berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sumut. Opini WTP atas LKPD TA 2021 diberikan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (27/5/2022).

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, WTP bukanlah sasaran utama. Sasaran utama Pemprov Sumut adalah implementasi anggaran yang tepat untuk kesejahteraan rakyat.

"WTP itu Oke, tetapi bukan sasaran utama. Implementasi dari WTP itulah yang utama dalam rangka menyejahterakan rakyat," ujar Edy usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Ketua DPRD dan Gubernur Sumut.

Menurut Edy, ada 1.730 rekomendasi BPK dari LKPD TA 2021 Sumut dan sebanyak 1.366 telah ditindaklanjuti Pemprov Sumut. Edy berharap 335 rekomendasi sisanya bisa ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu.

"Akan kita tindak lanjuti. Saya harap, hasil pemeriksaan BPK bisa meningkatkan kinerja Pemprov Sumut untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, dicintai, tata kelola yang baik, adil serta terpercaya," ungkapnya.

Upaya Pemprov Sumut meningkatkan kesejahteraan rakyat mendapat apresiasi dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan.

Berdasarkan data BPS, di September 2021 angka kemiskinan di Sumut menurun 0,52 poin, dari 9,01% di Maret 2021 menjadi 8,49% di September 2021.

"Kami apresiasi upaya Pemprov Sumut meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi tentu masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi," kata Eydu.

Eydu meminta agar Pemprov Sumut lebih meningkatkan fungsi pembinaannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk DPRD Sumut melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

"Dengan begitu akan berdampak pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel," jelasnya.

Hadir pada acara penyerahan LHP ini, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kepala BI Perwakilan Sumut Doddy Zulverdi dan Pj Sekretaris daerah. Hadir juga unsur Forkopimda Sumut, OPD Pemprov Sumut dan para anggota DPRD Sumut. (Rls)