Kementerian Sosial (Kemensos) mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp 17.457.969.150.000 (Rp 17 triliunan). (detikcom) |
Usulan anggaran itu disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022). Adapun program pertama adalah anggaran untuk bantuan PKH sebesar Rp 945.109.850.000.
"Kami mengusulkan biaya tambahan Rp 17 T sekian itu untuk PKH. Kekurangan PKH karena ada penambahan dari 70 menjadi 60 tahun kemudian ada penambahan anggota," kata Risma.
Anggaran kedua yakni untuk bantuan penanganan korban bencana alam sebesar Rp 350.496.500.000. Sementara untuk bantuan penanganan korban bencana sosial dan non alam sebesar Rp 50.290.000.000.
"Kemudian ada untuk bencana alam kami mengusulkan Rp 350 M kemudian bantuan bencana sosial dan non alam kemarin ini kita bisa tangani cepat kejadian di Bima, padahal saat itu kami gak dapat kendaraan untuk angkutan, jadi kita tertolong," ujar Risma.
Selanjutnya, anggaran untuk anak yatim sebesar Rp 9.656.692.800.000. Bantuan itu untuk 4.023.622 anak dengan indeks bantuan Rp 200 ribu per anak selama 12 bulan.
Ada juga anggaran untuk biaya belanja bantuan sosial BLT minyak goreng sebesar Rp 6.195.000.000.000. Kemudian anggaran untuk biaya penyaluran dengan menggunakan PT Pos Indonesia untuk program Kartu Sembako sebesar Rp 260.380.000.000.
"Kemudian bantuan atensi untuk anak yatim Rp 9,6 triliun, kemudian biaya belanja bantuan sosial BLT minyak goreng ini kami diminta langsung mencairkan ini yang nanti kami akan usulkan, kemudian biaya salur bansos untuk PT Pos yang untuk bulan Mei dan BLT minyak goreng yaitu Rp 260 miliar sekian," jelas Risma.
Usulan tambahan itu belum diputuskan oleh Komisi VIII DPR. Rapat pun diskors dan dilanjutkan pada pukul 19.00 WIB nanti.
"Kita belum ada kesimpulan. Rapat ini kita skors sampai kita mulai lagi 19.00 WIB di ruang Komisi VIII DPR RI," ucap Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (Detik)