 |
| Gabungan Komisi DPRD Tebingtinggi mengunjungi Rumah Sakit Kumpulan Pane. |
Kunjungan tersebut dilakukan Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi, Iman Irdian Saragih dan Muhammad Azwar.
Turut hadir para anggota DPRD Tebingtinggi diantaranya, Waris, Tamsil Husni, Jonner Sitinjak, Erwin Harahap, Doni Damanik, Zainal Arifin Tambunan, Abdul Rahman dan Anda Yasser.
Rombongan disambut oleh Direktur RSKP, Irwansyah. Dalam kesempatan ini, Irwansyah, mengakui banyak terjadi penurunan pasien yang diakibatkan adanya aturan pemerintah yang mengatur tentang tipe rumah sakit dan aturan rujukan berjenjang.
"RSKP saat ini tipe B, dalam aturan untuk pasien yang meminta rujukan dari Puskesmas harus ke RS tipe C. Jadi jika diturunkan tipe akan banyak pasien yang berobat," katanya.
Dijelaskan Irwansyah, RSKP memiliki 380 ruang inap tapi jumlah pasien 30 orang yang berasal dari Kota Tebingtinggi. Sedangkan untuk warga di luar Tebingtinggi tidak bisa lagi karena rujukan regional tidak lagi berlaku.
"Pengajuan rujukan regional untuk daerah Tanjung Balai, Asahan dan Batubara tidak bisa lagi ke RSKP. Kita masih mengajukan ulang ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan," ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Iman Irdian Saragih yang juga koordinator Komisi I yang membidangi kesehatan, mengatakan pihaknya akan membahas kembali permasalahan RSKP dengan Komisi I.
"Jika diperlukan akan dibuat Pansus sehingga RSKP kembali normal dan kondisi sehat sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik," ujar Iman Irdian.
Sebelumnya, pada rapat gabungan Fraksi DPRD Tebingtinggi yang dihadiri seluruh kepada OPD di ruang paripurna, Abdul Rahman dari Fraksi NasDem juga menyoroti permasalahan RSKP.
"Jika RSKP terus-terusan sepi seperti ini, sebaiknya diturunkan kembali tipe yang saat ini tipe B menjadi tipe C. Agar rumah sakit normal kembali, untuk meningkatkan PAD," ujar Abdul Rahman.
Diketahui, saat ini kondisi rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi ini sepi. Patut diduga, sepinya rumah sakit ini diakibatkan oleh sejumlah peraturan mekanisme rujukan pasien terutama pasien BPJS.
Akibat sepinya pasien, banyak alat kesehatan (Alkes) yang terbengkalai. Selain itu, para dokter juga minim berada di rumah sakit. Kondisi RSKP memang miris, jauh berbeda dengan rumah sakit milik pemerintah daerah lainnya. (Rls)
