![]() |
Luhut Binsar Pandjaitan. (detikcom) |
Terlebih lagi, dia memaparkan selama 10 tahun terakhir menarik jumlah penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat pesat.
"Selama 1 dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini tentunya berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM," sebut Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (11/9/2022).
Luhut memaparkan data yang dihimpun oleh industri kendaraan bermotor menunjukkan konsumsi BBM untuk sebuah kendaraan roda empat atau mobil mencapai 1.500 liter per tahun, sementara untuk motor butuh 305 liter per tahun.
Jumlah itu cukup membebani subsidi, apalagi bila kendaraannya terus menerus mengkonsumsi BBM subsidi.
"Saya menemukan data yang dihitung oleh Industri kendaraan bermotor, ditemukan bahwa secara rata-rata konsumsi BBM untuk satu unit mobil mencapai 1.500 liter/ tahun dan 305 liter/tahun untuk motor," ungkap Luhut.
"Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM," paparnya.
Berangkat dari data tersebut, Luhut mengatakan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM. Salah satunya lewat penggunaan Electric Vehicle (EV) atau kendaraan listrik di Indonesia.
Namun, untuk membuat penggunaan kendaraan listrik lebih masif di dalam negeri, nyatanya tak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali masalah yang muncul di depan mata.
Luhut memaparkan masalah itu mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan kendaraan.
Makanya, Luhut bilang, pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaraan EV roda dua dan juga roda empat.
"Skema insentif yang akan diberikan masih dihitung bersama-sama agar kita dapat menemukan rumusan yang terbaik sehingga mampu mendorong pertumbuhan pangsa pasar yang besar bagi percepatan adopsi kendaraan listrik di tanah air," ujar Luhut.
Luhut sendiri sudah meminta tim teknis yang terdiri dari lintas K/L agar menerapkan kebijakan yang setara atau lebih baik dari negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil keluaran terbaru dan mendorong percepatan adaptasi penggunaan kendaraan listrik.
"Saya juga ingatkan agar aturan yang akan dibuat nanti harus relevan untuk dilaksanakan karena program percepatan EV ini adalah komitmen bangsa untuk mengurangi subsidi dan juga tentunya menurunkan emisi karbon lewat program transisi energi ini," pungkas Luhut. (Detik)