 |
| Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, berbicara pada Rakor Pemberantasan Korupsi di Tapanuli Tengah bersama KPK RI di Gedung Olahraga Pandan, Selasa (27/09/2022). |
"Saat ini di Sumut masih menduduki peringkat ke-4 yang terbanyak ditangkap KPK," ujar Edy pada Rakor Pemberantasan Korupsi di Tapanuli Tengah (Tapteng) bersama KPK RI, di Gedung Olahraga Pandan, Selasa (27/9/2022).
Karenanya, Edy sangat berharap kasus korupsi di Sumut tidak terjadi lagi dengan adanya Rakor Pemberantasan Korupsi ini.
Sementara, Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah I, Maruli Tua Manurung, mengingatkan efek korupsi yang sangat merusak tatanan baik yang sudah dibangun.
Maruli mengajak pemerintah daerah dan pemerintah desa agar cermat melakukan tata kelola keuangan negara.
Ia menambahkan, pemerintah desa perlu memahami dalam kelola keuangan, karena pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran pembangunan desa yang dikelola oleh kepala desa.
"Semua itu dapat dilaksanakan bila menolak seluruh transaksional seperti suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dan gratifikasi," kata Maruli Tua.
Maruli juga meminta pada Pj Bupati Tapteng untuk memberikan pengarahan pada 159 kepala desa yang ada di Tapteng, guna menghindari praktek korupsi ini. Karena saat ini banyak beberapa kepala desa yang terjaring dan telah ditangani KPK.
Sementara, Pj Bupati Tapteng, Yetti Sembiring, menyambut baik edukasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, perlu diambil langkah yang tepat karena program pencehagan harus bersinergi dengan pemerintah daerah.
"Kami berharap bimbingan dan arahan dari gubernur dan juga KPK agar pencegahan korupsi ini dapat berjalan dengan baik di Tapteng," kata Yetti.
Rakor Pemberantasan Korupsi itu dihadiri OPD Pemprov Sumut, Forkopimda Tapteng, ratusan ASN Pemkab Tapteng, para camat, kepala desa dan para guru. (Rls)
.png)
