 |
| Presiden Joko Widodo. (detikcom) |
Tahun 2024 menjadi tahun terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua. Semua proyek yang sejalan dan berhubungan dengan Kementerian PUPR akan segera dipercepat pengerjaannya.
"Kita pada tahun 2023-2024, dua tahun terakhir dari Kabinet Maju ini, dengan pesan-pesan khusus dari Presiden RI Joko Widodo yang tadi diterjemahkan oleh Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, bagi kita yang selama ini di Kementerian BPN yang membangun infrastruktur, pesan khususnya adalah semua pekerjaan PSN maupun non PSN harus sudah bisa diselesaikan pada semester pertama tahun 2024," kata Basuki dilansir Antara, Senin (31/10/2022) kemarin.
Basuki mengatakan semua pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan sudah selesai dan diharapkan pula sudah bermanfaat bagi masyarakat.
"Jadi itu lah yang menjadi pegangan salah satu kriteria penyusunan program kita untuk tahun 2024 nanti," kata Basuki.
Dengan acuan tadi, pembangunan baru harus sangat selektif. Kementerian PUPR sendiri baru mendapatkan Perpres Nomor 120 Tahun 2022 yakni berupa penugasan khusus dari Presiden kepada Kementerian PUPR dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
"Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung oleh Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja atau rapat-rapat yang dipimpin oleh Presiden RI. Hal-hal itu yang harus diutamakan prioritasnya dalam pembangunan periode 2023 - 2024," kata Basuki.
Kementerian PUPR perlu memastikan pembangunan infrastruktur baru akan sangat selektif dan hanya infrastruktur yang dipandang memberikan nilai tambah pada keberfungsian dan penyelesaian masalah kawasan (quick wins) saja yang akan dibangun.
Sebelumnya, Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membangun bendungan baru pada 2023-2024. Pemerintah akan fokus pada penyelesaian pembangunan 61 bendungan serta memanfaatkan bendungan yang sudah diselesaikan, khususnya untuk mendukung penyediaan air minum.
Bicara soal pembangunan infrastruktur, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2021 terdapat 208 proyek dan 10 program yang dicap Proyek Strategis Nasional (PSN). Nilai ratusan proyek itu diperkirakan menelan investasi Rp 5.739 triliun.
Berdasarkan data KPPIP pada laporan semester I-2022, bila dirinci ratusan proyek itu memiliki 12 sektor infrastruktur dan 10 tingkat program.
Adapun 12 sektor tersebut adalah pembangunan jalan sebanyak 56 proyek, bendungan dan irigasi 57 proyek, kawasan industri 19 proyek, perkeretaapian 16 proyek, sampai infrastruktur energi sebanyak 15 proyek.
Ada lagi air bersih dan sanitasi sebanyak 12 proyek, bandara 8 proyek, pendidikan 1 proyek, teknologi 5 proyek, perumahan 2 proyek, dan terakhir tanggul pantai 1 proyek. Nah, bagi proyek-proyek tersebut yang sudah mulai berjalan diminta untuk bisa selesai sebelum 2024.
Data terakhir KPPIP menjelaskan hingga semester 1 2022 sudah ada 43 proyek dari total 208 proyek infrastruktur dan 10 program PSN yang kelar digarap. Kemudian, 35 PSN menyusul kelar digarap dengan beroperasi secara sebagian.
Paling banyak PSN sedang digarap, totalnya ada 91 proyek, sementara 13 proyek lainnya baru masuk dalam tahap transaksi. Namun, ada juga PSN yang masih baru dalam persiapan proyek jumlahnya ada 39, dua di antaranya adalah PSN dalam bentuk program nasional. (Detik)
.png)
