 |
| Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memberikan keterangan kepada wartawan. |
Akibatnya Waskita Karya bersama sejumlah perusahaan KSO-nya hanya bisa merealisasikan progress 5% dari target realisasi yang dibebankan 33% sampai akhir tahun 2022.
Sejumlah pihaknya pun mempertanyakan kelangsungan proyek multiyears tersebut. Bahkan proyek strategis itu diragukan tak terealisasi alias terancam gagal.
Menanggapi itu, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengaku tak mau ambil pusing dengan PT Waskita Karya yang tidak memiliki uang mengerjakan proyek multiyears Rp 2,7 triliun tersebut.
Edy mengaku sudah mengingatkan PT Waskita Karya agar mengejar target progress yang ditetapkan.
"Kemarin saya hanya mengingatkan saya tak boleh ikut campur, saya mengingatkan, baru sekian persen loh, tanggal 31 Desember harus mutlak 33 persen. 2023, dia harus mutlak 67 persen, sehingga total 100 persen," ujar Edy kepada wartawan, Jumat (4/11/2022).
Saat mereka bertemu kemarin, kata Edy, pihak Waskita Karya tidak bisa menjawab.
"Ia (Waskita Karya, red) tidak bisa jawab, orang itu kontrak," katanya.
Edy mengatakan, PT Waskita Karya tidak berjanji karena semuanya sudah diatur dalam kontrak.
"Mereka bukan berjanji, tapi kontrak. Ranah hukum itu," ujarnya.
Mantan Pangkostrad ini menegaskan soal pengerjaan proyek Rp 2,7 triliun itu, diatur soal mekanisme sanksi bagaimana apabila Waskita selaku pemenang tender tidak melaksanakan kewajibannya.
Terkait garansi untuk publik bahwa proyek Rp 2,7 triliun tidak terancam gagal, Edy membantahnya.
"Saya sudah bilang tidak ada cerita gagal. Dengarkan masyarakat, Gubernurnya itu Edy. Bukan orang-orang yang punya kepentingan. Jadi kalau gubernur masih punya keinginan ke depan, ada masalah-masalah di sana-sini, hidup aja semua banyak masalah. On the track kita," ucap Edy.
Sebelumnya diberitakan, Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) kaget mengetahui proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi di Sumut berbiaya Rp 2,7 triliun baru terealisasi sekitar 5 persen.
Bahkan, pihak kontraktor PT Waskita Karya mengaku tidak ada dana untuk mengerjakannya.
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumut, Dhody Taher, Viktor Silaen, Delpin Barus, Yahdi Khoir Harahap, Edy Surahman Sinuraya, Ari Wibowo dan Rony Reynaldo Situmorang dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut, Inspektorat Provinsi Sumut, PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek multiyears, PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama, yang dipimpin Ketua Komisi D Benny Sihotang dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Kamis (3/11/2022) sore di gedung DPRD Sumut, Medan.
"Gawat, benar-benar gawat, proyek yang kita bangga-banggakan terancam gagal. Ini sudah tidak benar, kita terjebak masuk dalam perangkap kontraktor BUMN yang tidak punya duit. Kasus ini sangat memalukan dan tamparan keras bagi Sumut," ujar Dhody usai mendengar paparan PT Waskita Karya bahwa progress proyek multiyears Rp 2,7 triliun baru terealisasi 5 persen.
Dhody mempertanyakan bagaimana bisa PT Waskita Karya mengejar target penyelesaian progress hingga 33 persen pada Desember 2022 sesuai kontrak yang sudah dijanjikan, karena masa kerja tinggal hanya 40 hari lagi.
"Progress nya masih sangat kecil, ini tidak mungkin terealisasi sesuai target. Kalau PT Waskita Karya tidak mampu mengerjakan, sudah angkat tangan saja, sebab kelakuan kontraktor seperti ini sama saja dengan mempermalukan pejabat dan anggota legislatif di Sumut," ucap Dhody dengan nada tinggi.
Menurut Dhody, Fraksi Partai Golkar sejak awal sudah mewanti-wanti proyek multiyears ini bermasalah, mulai dari penganggaran hingga proses tender, ternyata sekarang benar adanya, proyek yang ditargetkan memuluskan 450 km jalan provinsi di Sumut ini terancam gagal.
Senada, Viktor Silaen dan Edy Surahman Sinuraya juga geram melihat kinerja PT Waskita Karya sebagai pemenang tender yang gagal mengerjakan proyek multiyears tersebut, sehingga anggaran yang sudah dialokasikan di APBD Sumut TA 2022 sebesar Rp 500 miliar terancam jadi SILPA dan tentunya akan berdampak kepada APBD berikutnya.
"Seharusnya PT Waskita Karya selaku perusahaan BUMN bisa menjadi contoh bagi rekanan di daerah ini. Padahal perusahaan PT SMJ dan PT Pijar Utama selaku kontraktor yang di KSO kan PT Waskita mampu menyelesaikan progresnya sesuai target," kata Viktor yang juga politisi Partai Golkar ini.
Berkaitan dengan itu, Viktor mendesak Dinas BMBK Sumut bersikap tegas terhadap PT Waskita Karya.
"Jika tak sanggup mengerjakan, segera putus kontrak dan berikan penanganannya kepada perusahaan yang mampu. Masa PT Waskita Karya tidak memiliki dana pendahuluan atau dana jaminan," katanya.
Sebelumnya, Kadis BMBK Sumut Bambang Pardede menjelaskan, progress proyek multiyears baru terealisasi sekitar 5,3071 persen, yakni PT Waskita Karya sebesar 1,2837 persen, PT SMJ sebesar 2,9778 persen dan PT Pijar Utama sebesar 1,0457 persen dari yang ditargetkan di akhir Desember 2022 sebesar 33,556 persen.
Menjawab kritikan dewan terkait minimnya progres pekerjaan yang dilakukan, Warjo dari PT Waskita Karya mengaku terkendala masalah dana, karena sampai saat ini masih dalam proses finalisasi di Perbankan. (Rls)
