Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi menerima penghargaan WTP. |
Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diperoleh Pemko Tebingtinggi selama empat kali berturut-turut setelah sukses mempertahankan opini WTP atas LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi yang diserahkan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Kamis (3/11/2022).
"Predikat membanggakan ini akhirnya kita terima kembali. Tentu ini akan menjadi motivasi dan pedoman Kota Tebingtinggi untuk menyajikan dan mengelola keuangan daerah sesuai standar penyusunan dan pengelolaan," kata Dimiyathi.
Dimiyathi mengucapkan terima kasih kepada Kemenkeu RI dan Gubernur Sumatera Utara yang sudah menyerahkan penghargaan WTP ini.
"Kita bersyukur Pemko Tebingtinggi 4 berturut-turut meraih WTP dari BPK-RI," katanya.
Dimiyathi berharap agar predikat yang diraih ini tetap terjaga. Ia menyampaikan kepada semua OPD pada jajaran Pemko Tebingtinggi untuk terus berkomitmen mengelola keuangan dengan baik.
"Kepada semua OPD Pemko Tebingtinggi harus terus berkomitmen dalam penyelesaian rekomendasi BPK atas laporan keuangan," ucapnya.
Selain itu, Dimiyathi juga berharap agar pada masa mendatang, raihan opini WTP kepada pemerintah daerah dari BPK menjadi sesuatu yang wajar dan tidak lagi menjadi kebanggaan. Karena itu butuh kolaborasi guna mewujudkan capaian yang lebih baik.
"Dengan kesesuaian format pengelolaan dan laporan keuangan berdasarkan aturan, tentu langkah selanjutnya adalah menselaraskannya dengan implementasi dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga ada evaluasi dan membuat lebih baik dari tahun ke tahun," ungkapnya.
Sementara, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan bahwa perolehan opini WTP bukan merupakan kepentingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) saja, melainkan seluruh kabupaten/kota.
Sebab, kata Edy, apabila ada satu daerah saja tidak sesuai, akhirnya satu provinsi menjadi cacat. Karena menjalankan pemerintahan ini merupakan kolaborasi dari semua, untuk mewujudkan rakyat sejahtera.
"Saya bukan ingin membuat anda malu, tidak. Ini bukan soal malu atau tidak. Kita turun, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, itu yang saya katakan. Ada namanya insentif fiskal, ada satu persyaratan, misalnya Medan, wajib 5 kali WTP baru anda dapat insentif. Bukan karena belas kasihan," tegasnya.
Sementara, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, Kementerian Keuangan RI, Heru Pudyo Nugoroho menyampaikan bahwa tema rakor ini adalah 'Akuntabilitas Laporan Keuangan, Tingkatkan Kinerja, untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat’.
Melalui rakor ini, ia berharap dapat membuka wawasan sekaligus pemahaman yang komprehensif tentang apa itu akuntabilitas keuangan dan kinerja sehingga terwujud satu kesatuan langkah dan sinergi kepada seluruh pengelola keuangan baik itu APBN maupun ABPD, karena lingkupnya adalah keuangan negara.
"Sehingga penguatan secara akuntabilitas ini perlu secara berkesinambungan terus kita tingkatkan agar pengelolaan keuangan negara dapat berkontribusi secara nyata untuk pembangunan," jelasnya.
Dikatakan Heru, raihan opini WTP merupakan salah satu saja dari indikator baiknya tata kelola keuangan negara. Setidaknya ada 4 syarat untuk raihan opini WTP.
Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah.
Kedua, kecukupan pengungkapan, dimana semua bisa diungkap, karena itu semua keuangan publik dan hak publik untuk tahu apa yang dikelola dari keuangan negara itu.
Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan yang terakhir adalah efektifitas sistem pengendalian internal yang baik.
"Ini harus menjadi komitmen kita utuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan," pintanya.
Menurut Heru, kepentingan meraih WTP adalah untuk menggambarkan citra positif yang menunjukkan bahwa pemerintahan telah dikelola secara akuntabel dan menjadi indikator pemerintahan yang baik.
"Karenanya kami mohon perhatian khusus untuk soal ini. Sehingga WTP itu tidak hanya sekadar penghargaan," katanya.
Dari kegiatan tersebut, Kanwil DJPb Sumut Kementerian Keuangan memberikan penghargaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) 2022 kepada lembaga verikal pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.
Hadir dalam acara tersebut, Pangdam I/BB, Kajati Sumut, serta perwakilan unsur Forkopimda, Kadis Kominfo Pemko Tebingtinggi Dedi Parulian Siagian, Sekretaris BPKPAD serta Bupati/Walikota se-Sumut. (Rls)