 |
| Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Mangapul Purba. |
"Ini benar-benar memalukan, perjanjian kontrak sudah ditandatangani, tapi kemudian mengaku tidak ada dana. Jika benar demikian, PT WK tidak saja mempermalukan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan pejabat lainnya di jajaran Pemprov Sumut. Tapi juga masyarakat Sumut ikut tertipu, sebab sudah berharap proyek multiyears ini berhasil," ujar Mangapul kepada wartawan, Sabtu (5/11/2022).
Dikatakan Mangapul, jika progres proyek pembangunan jalan dan jembatan baru terealisasi sekitar 5 persen, dari yang ditargetkan sebesar 33 persen per Desember 2022, berarti PT WK tidak ada niat baik mengerjakannya dengan alasan tidak ada dana.
"Jika kontraktor BUMN sekelas PT WK dikasih terlebih dahulu dana, baru dikerjakan, tentu anak kecil pun bisa jadi kontraktor," ujar Mangapul.
Menurutnya, Pemprov sudah serius "memuluskan" jalan provinsi di Sumut dan sudah mengalokasikan anggaran di APBD Sumut TA 2022 Rp 500 miliar dan 2023 sebesar Rp 1,5 triliun, tapi kontraktornya malah loyo.
Dalam persoalan ini, Mangapul meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk bersikap tegas, jika sampai Desember 2022, PT WK tidak mampu menyelesaikan progres hingga 33 persen, sebaiknya segera diputus kontraknya dan serahkan penanganannya kepada kontraktor lokal, tanpa harus kehilangan keuangan daerah.
"Masih banyak kontraktor daerah yang memiliki keuangan dan mampu mengerjakan proyek ini, sebaiknya berdayakan potensi daerah untuk merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan di Sumut secara cepat dan tepat," ucap anggota Komisi B DPRD Sumut ini.
Mangapul menegaskan bahwa proyek pembangunan jalan dan jembatan ini harus tetap dilanjutkan dengan berbagai solusi yang tepat, salah satunya melibatkan kontraktor yang lebih siap dan mampu, baik pendanaan dan infrastruktur pekerjaan.
"Kami setuju dengan pernyataan Pak Edy Rahmayadi, bahwa proyek ini harus terus jalan dan tidak boleh gagal, karena ini kebutuhan dan aspirasi rakyat Sumut yang memang merindukan jalan dan jembatan yang bagus untuk menopang berbagai aktivitas ekonomi rakyat Sumut," pungkasnya. (Rls)
