Notification

×

Iklan

Wanita Honorer di Tapteng Dipecat Gegara Suami Kader PDIP, Masinton Duga Ada Politik Praktis

Selasa, 03 Januari 2023 | 14:16 WIB Last Updated 2023-01-03T11:09:25Z
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu bersama wanita honorer yang dipecat Pemkab Tapteng. (Screenshot akun TikTok Masinton Pasaribu).
TAPTENG (Kliik.id) - 
Seorang wanita honorer di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), dipecat secara sepihak. Pemecatan lantaran suami dari wanita ini adalah kader PDI Perjuangan (PDIP).

Dari unggahan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu di akun media sosialnya, terlihat ia mendatangi rumah wanita yang dipecat itu pada 30 Desember 2022 lalu.

Dalam video, terlihat Masinton mewawancarai suami dari wanita tersebut. Suami adalah Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Tapteng. Sementara istrinya bernama Eka adalah mantan staf honorer di Inspektorat Tapteng.

"Dua hari yang lalu diberhentikan (Dari honorer)," ujar Eka itu kepada Masinton dalam video yang diunggah.

"Gara-gara apa?" tanya Masinton.

"Gara-gara suami di partai politik. Dianggap saya tidak netral," jawab Eka yang sudah bekerja sebagai staf honorer sejak tahun 2016.

"Terus karena katanya dekat dengan Bang Masinton, ada hubungan katanya. Jadi diberhentikan," sambungnya.

Dalam keterangan terpisah, Masinton menduga, pemecatan terhadap Eka itu ada kaitannya dengan Pilkada Tapteng yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

"Ini fakta kesemena-menaan karena dorongan hasrat politik pejabat struktural Pemkab Tapteng. Seluruh jajaran ASN dan honorer dimobilisasi untuk mendukung salah satu bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 nanti," ujar Masinton dalam keterangan yang diperoleh, Selasa (3/1/2023).

Masinton tidak menjelaskan siapa sosok calon kepala daerah yang dimaksud. Dia mengatakan, adanya dugaan mobilisasi di Tapteng untuk mendukung salah satu calon kepala daerah.

"Selain ASN dan honorer, juga kepala desa dan pendamping desa serta pendamping PKH diarahkan dalam kegiatan politik praktis. Program sosial dari pemerintah pusat yang dibiayai melalui APBN seperti PKH, BLT, dijadikan alat tekan politik ke masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Masinton meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

"Untuk abang saya, Mendagri, Bang Tito, mohon segera ditindaklanjuti masalah ini," ujarnya.

Hingga saat ini, pihak Pemkab Tapteng belum memberikan tanggapan terkait hal ini. (Rls)
×
Berita Terbaru Update