 |
| Ruang sidang paripurna DPRD Tebingtinggi. |
Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta penambahan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu mengingat karena saat ini adanya inflasi yang melemahkan daya beli masyarakat dan lesunya perekonomian kota.
Kenaikan honor dan TPP bertujuan agar mereka dapat lebih meningkatkan kinerja kepada masyarakat.
Demikian dikatakan juru bicara Fraksi PDIP DPRD Tebingtinggi Mangatur Naibaho saat membacakan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Ranperda tentang APBD TA 2025 di ruang sidang paripurna, Selasa (10/9/2024). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Muhammad Azwar.
"Mengingat akan inflasi yang melemahkan daya beli masyarakat dan lesunya perekonomian kota, kami meminta agar honor kepala lingkungan, bilal mayit, penggali kubur, kader Posyandu, guru sekolah minggu, guru mengaji agar bisa ditambah," ujar Mangatur saat membacakan pandangan.
"Begitu juga dengan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS," sambungnya.
Selain Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat Amanat Keadilan (DAK) yang dibacakan Anda Yasser juga meminta kenaikan honor kepling.
Kemudian, Fraksi PDIP juga menyoroti keluhan dari masyarakat Kecamatan Padang Hulu terkait seringnya pemadaman listrik dan 'kurang arus'.
Fraksi PDIP meminta Pemko Tebingtinggi berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mencari solusi permasalahan tersebut.
"Seringnya terjadi pemadaman listrik dan 'kurang arus' yang mengakibatkan menurunnya produktifitas dan kenyamanan bagi warga, untuk itu agar bisa ditangani secara komprehensif dan diselesaikan masalah-masalah yang selama ini menjadi penyebab pemadaman tersebut," ujar Mangatur.
"Terutama yang kaitannya dengan sumber arus listrik di daerah tersebut yang berasal dari Pematang Siantar," lanjutnya lagi.
Selanjutnya, Fraksi PDIP meminta Dinas PUPR agar memprogramkan normalisasi parit dan perbaikan jalan di wilayah yang kondisinya rusak seperti di Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Bajenis. (Red)
