![]() |
Kondisi plafon di salah satu ruangan di RSUD Kumpulan Pane. |
RSUD Kumpulan Pane telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhitung sejak tahun 2010 berdasarkan SK Wali Kota Tebingtinggi Nomor: 900/832 Tahun 2010.
Banyak warga Kota Tebingtinggi mengeluhkan kwalitas pelayanan di rumah sakit ini. Mereka lebih memilih berobat ke rumah sakit swasta lain yang dinilai lebih baik.
Berdasarkan pantauan di lokasi, fasilitas sarana dan prasarana di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi tersebut banyak yang rusak dan tidak terurus.
Bahkan, ada beberapa lantai di dekat ruang pasien kondisinya sempat mengalami becek dan berair.
Selain itu, plafon-plafon di ruang rawat inap banyak yang jebol dan rusak. Ada pula ruangan yang toiletnya rusak.
Kondisi ini akibat adanya jumlah utang RSUD Kumpulan Pane kepada pihak ketiga dan pegawai yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Informasi yang dihimpun dari sumber Kliik.id, RSUD Kumpulan Pane mengalami kondisi buruk sejak tahun 2019.
Sejak tahun 2019 dan sudah beberapa kali berganti jabatan direktur, utang malah terus bertambah hingga saat ini mencapai diatas 20 miliar rupiah.
"Kondisi tersebut berdampak pada kinerja pelayanan rumah sakit, makanya warga jarang mau berobat atau rawat inap disini," ujar sumber yang enggan menyebutkan namanya tersebut.
Terpisah, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) turut menyoroti kondisi 'Kronis' dari RSUD Kumpulan Pane.
Repdem berharap Wali Kota Tebingtinggi terpilih Iman Irdian Saragih serius mengevaluasi direktur rumah sakit plat merah tersebut.
"Direktur harus dievaluasi, karena sejak dia duduk, utang bukannya berkurang tapi malah makin bertambah. Efek domino dari utang pasti berdampak ke pelayanan masyarakat," ujar Ketua DPC Repdem Tebingtinggi Sandy melalui sekretaris Remon Silalahi, Sabtu (8/2/2025).
Remon meminta Direktur RSUD Kumpulan Pane Irwansyah dicopot dari jabatannya dan mengganti dengan pejabat lain yang lebih berkompeten.
"Minta calon direktur paparkan visi misi dan program nya kedepan, bagaimana mengatasi utang tersebut dan bagaimana meningkatkan pelayanannya," katanya.
Menurutnya, apabila hal itu tidak dilakukan, bukan tidak mungkin rumah sakit kebanggaan Pemko Tebingtinggi itu akan mengalami kebangkrutan.
"Kalau tidak ada evaluasi direktur, kebangkrutan RSUD tinggal menunggu waktu saja. Kami yakin masih banyak pejabat lain di RSUD yang sanggup bekerja dengan baik," ujar Remon. (Red)