 |
| Wali Kota Tebingtinggi terpilih, Iman Irdian Saragih. |
"Kalau memang arahan oleh presiden, tentunya saya siap ikut," ujar Iman Irdian Saragih saat dikonfirmasi, Senin (10/2/2025).
Agenda retreat ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Irdian mengatakan wacana retreat seluruh kepala daerah terpilih ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Pokoknya apa yang diatur oleh pemerintah pusat, pasti saya ikut," katanya.
Pria yang akrab disapa Dian ini menjelaskan kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ini tertuang dalam undang-undang (UU) yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Jadi yang pertama sebagai kepala daerah, tunduk taat patuh kepada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat," ujar Dian yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tebingtinggi ini.
Untuk diketahui, ratusan kepala daerah terpilih akan dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 20 Februari 2025.
Setelah itu, para kepala daerah akan menjalani pembekalan atau retreat di Akmil, Jawa Tengah pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025.
Hal itu dikatakan Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat mengecek Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Minggu (9/2/2025).
"Di Magelang-nya insyaallah sampai tanggal 28 ya. 7 hari. 21 sampai 28," ujar Bima Arya.
Gedung Agung direncanakan akan menjadi titik kumpul ratusan kepala daerah sebelum bersama-sama menuju Akmil menggunakan bus.
Bima mengatakan sebanyak 505 kepala daerah yang ikut retreat ini adalah mereka yang tidak ada gugatan atau sudah selesai gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Itu yang tidak ada gugatan di MK dan yang dismissal, jadi jumlahnya 505. Yang tidak lanjut perkara di MK itu ada 505. Sisanya nanti akan dilakukan sesuai dengan keputusan MK," katanya.
Bima juga mengungkap sejumlah materi yang akan diberikan dalam retreat kepala daerah tersebut.
Salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan pemahaman dari Kementerian Keuangan terkait efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut.
"Kemendagri sendiri sekarang sedang menyusun surat edaran sebagai panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi anggaran di daerah masing-masing," ujarnya.
Selain itu, para kepala daerah juga akan mendapatkan pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) para kepala daerah pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Juru bicara PDI Perjuangan Seno Bagaskoro mengatakan partainya mendukung rencana Presiden Prabowo menggelar retreat kepala daerah di Akmil, Magelang.
"Sebagai bagian dari upaya mengefektifkan kerja pemerintahan, ada banyak tantangan ke depan yang harus segera disinergikan,” ujar Seno, Sabtu (11/1/2025).
Seno menyebutkan, salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelaraskan antara jumlah kementerian yang bertambah di tingkat pusat dengan jumlah dinas di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Dari pengamatannya, upaya ini sudah mulai berjalan. Selain itu, Seno juga menyoroti adanya berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik di masa depan, serta visi ekologis pemerintah.
Ketiga poin ini berkorelasi dengan kepuasan dan keselamatan publik.
Menurut Seno, hal tersebut hanya dapat tercapai melalui kerja pemerintah.
"Kami tentu mendukung upaya-upaya yang mampu membantu kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, sepanjang muaranya adalah untuk rakyat," katanya. (Red)
