Category: Franky Partogi Wijaya Sirait

Partogi Sirait Soroti Kondisi Jalan Nasional dan Sumut di Siantar Yang Sering Banjir dan Lokasi Begal

Anggota DPRD Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait, B.Sc., M.H, saat melaksanakan Reses I Tahun Sidang II Tahun 2025-2026.

Pematangsiantar (Kliik.Id) – Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari
Fraksi PDI Perjuangan, Franky Partogi Wijaya Sirait yang berlangsung pada 5
hingga 14 Oktober 2025 di daerah pemilihan Siantar–Simalungun, kembali membuka
mata atas lemahnya penanganan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.

Hal ini terlihat dari aspirasi yang disampaikan salah
seorang warga yang menghadiri kegiatan reses tersebut, yaitu Ando Butarbutar, tinggal
di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara,
Kota Pematangsiantar, yang berstatus jalan nasional, berada tepat di depan SMP
Negeri 7 Pematangsiantar.

Ia menyoroti kondisi
drainase yang dangkal dan sempit, sehingga kawasan tersebut menjadi langganan
banjir setiap kali hujan turun.

“Kalau hujan setengah jam saja, air langsung naik ke badan
jalan. Anak sekolah sulit lewat, pengendara tergelincir, dan warga sekitar
terpaksa menunggu air surut baru bisa beraktivitas. Drainase di sini harus
segera dinormalisasi, diperlebar, dan diperdalam,” ujar Ando.

Keluhan serupa juga disampaikan salah seorang warga di kawasan
yang sama. Ia menambahkan bahwa selain drainase buruk, minimnya penerangan
jalan memperparah kondisi keamanan di Jalan Sisingamangaraja.

“Lampu jalan di sini hampir tidak ada, jadi sangat gelap
kalau malam. Sudah beberapa kali terjadi aksi kriminal, salah satunya adik saya
sendiri yang menjadi korban begal. iPhone 15 miliknya yang baru dibeli dirampas
saat melintas di jalan ini,” ungkap Sanjaya.

Menanggapi keluhan yang disampaikan masyarakat, Partogi menilai
kondisi tersebut mencerminkan lambannya respon pemerintah kota dalam mengatasi
persoalan banjir dan keamanan publik. Ia menegaskan, persoalan infrastruktur
dasar, seperti drainase dan penerangan jalan, seharusnya menjadi prioritas
utama dalam tata kelola kota.

“Masalah seperti ini bukan hal baru. Tapi yang membuat
miris, tahun berganti, pejabat berganti, masalahnya tetap sama. Drainase
dangkal, jalan gelap, air meluap, warga menderita. Ini bukti nyata bahwa
perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur kota belum berjalan efektif,” tegas Partogi.

Ia juga menyoroti bahwa jalan nasional yang seharusnya
menjadi jalur aman justru berubah menjadi lokasi rawan kejahatan setiap kali
banjir datang dan penerangan minim.

“Ini bukan hanya soal drainase, tapi juga soal keselamatan
warga. Jalan utama seharusnya terang, aman, dan nyaman bagi semua pengguna
jalan,” tambahnya.

Selain dari Kota Pematangsiantar, aspirasi senada juga
disampaikan warga di wilayah Kabupaten Simalungun. Amos Gultom, warga dari Nagori
Pantoan Maju, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun ini mengeluhkan kondisi
drainase di Jalan Asahan KM 4 yang merupakan jalan provinsi, namun sering
tergenang air setiap hujan turun.

“Setiap kali hujan deras, air meluap ke badan jalan dan
menyebabkan kemacetan. Jalan Asahan ini padat kendaraan, tapi drainasenya
sempit dan sudah lama tidak diperbaiki. Kami berharap pemerintah provinsi
memperlebar dan menormalisasi drainase secepatnya,” ujarnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Partogi menegaskan komitmennya untuk membawa semua
temuan lapangan ke tingkat provinsi, sekaligus mendorong sinergi antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Pematangsiantar serta
Pemkab Simalungun.

“Saya tidak ingin keluhan seperti ini hanya jadi catatan di
buku reses. Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa masyarakat
sudah lelah dengan banjir yang sama, jalan yang gelap, dan ancaman kejahatan
yang terus berulang,” pungkasnya. (red)

October 17, 2025
Anggota DPRD Sumut Partogi Sirait Dorong Pemerintah Lakukan Evaluasi Program MBG

Franky Partogi Wijaya Sirait, B.Sc., M.H., saat melaksanakan Reses I Tahun Sidang II Tahun 2025-2026

Pematangsiantar (Kliik.Id) – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PDI
Perjuangan, Franky Partogi Wijaya Sirait, B.Sc., M.H., mendesak Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan Partogi saat
melaksanakan reses di daerah pemilihan Kota Pematangsiantar dan Kabupaten
Simalungun pada 5-14 Oktober 2025.

Desakan ini muncul menyusul kasus dugaan keracunan massal
yang dialami puluhan siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, setelah
mengonsumsi makanan dari program MBG. Menanggapi hal tersebut, Partogi menyampaikan
keprihatinannya dan menilai insiden tersebut harus menjadi peringatan serius
bagi pemerintah agar lebih ketat dalam pengawasan mutu makanan di Program MBG.

“Kejadian di Laguboti membuktikan bahwa pengawasan terhadap
kualitas makanan di lapangan masih sangat lemah. Program yang seharusnya
menyehatkan justru bisa membahayakan jika tidak dikelola dengan standar gizi
dan higienitas yang ketat,” ujar Partogi.

Pada saat melaksanakan reses di dapil Kota Pematangsiantar
dan Kabupaten Simalungun, Partogijuga menerima banyak aspirasi dari masyarakat
yang menyoroti kualitas makanan MBG yang sering dianggap tidak layak konsumsi
dan pendistribusiannya yang tidak transparan.

Salah seorang warga Rambung Merah, Kabupaten Simalungun, Ani
Sihombing, mengaku khawatir anaknya menjadi korban program tersebut.

“Makanannya sering dingin, bahkan ada yang sudah basi. Kami
takut anak-anak jadi korban keracunan seperti yang terjadi di daerah lain.
Bahkan tak jarang saya berpesan pada anak agar membawa makanannya pulang supaya
saya bisa mencicipinya terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sementara itu, Jhon Horas Silalahi, warga dari Bah Kapul,
Kecamatan Siantar Utara, menilai pelaksanaan program MBG di wilayahnya tidak
transparan dan tidak melibatkan masyarakat.

“Kami tidak tahu siapa pelaksana dan dari mana bahan
makanannya. Kalau program ini untuk rakyat, seharusnya terbuka dan bisa diawasi
bersama. Di beberapa sekolah, makanan justru tidak dimakan karena dianggap
tidak layak,” katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, Partogi menegaskan, niat baik
pemerintah untuk meningkatkan gizi pelajar harus diiringi dengan pengawasan
ketat, transparansi, dan tanggung jawab moral dari pihak pelaksana di lapangan.

“Saya mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada rakyat
kecil, tetapi kalau pelaksanaannya tidak sesuai prinsip gizi, higienitas, dan
keterbukaan, program ini justru kontraproduktif,” ucap Partogi.

Sebagai tindak lanjut, Partogi akan membawa semua aspirasi
dan kejadian di lapangan yang disampaikan pada reses tersebut ke dalam rapat
komisi DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta mendorong digelarnya Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Inspektorat Provinsi
Sumut.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran
rakyat digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata. Jika ditemukan
penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan, maka harus segera
diperbaiki,” tegasnya.

Sebagai solusi, Partogi mengusulkan agar pemerintah
mempertimbangkan skema bantuan sembako bergizi atau Bantuan Langsung Tunai
(BLT) pangan langsung pada orang tua sebagai alternatif yang lebih efisien dan
aman.

“Orang tua lebih tahu kebutuhan gizi anaknya. Jika bantuan
diberikan dalam bentuk sembako atau uang, daya beli masyarakat meningkat,
pedagang lokal tetap hidup, dan anak-anak terpenuhi gizinya tanpa risiko
keracunan,” tutup Partogi. (red)

October 17, 2025
Reses I DPRD Sumut Tahun Sidang II Tahun 2025-2026, Partogi Sirait Dorong Pemprov Tingkatkan Insentif Bagi Pendeta dan Guru Ngaji

Anggota DPRD Sumut Fraksi PDI Perjuangan, Franky Partogi Wijaya Sirait, B.Sc., M.H., saat melaksanakan reses I Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut Tahun Sidang II Tahun 2025-2026.

SIMALUNGUN (Kliik.Id) – Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Franky
Partogi Wijaya Sirait, B.Sc., M.H., mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Sumut, untuk segera merancang kebijakan pemberian insentif bagi pendeta, guru
ngaji, dan tokoh agama yang aktif, dalam pelayanan rohani serta pembinaan moral
masyarakat. Hal ini disampaikan Partogi dalam Reses Masa Sidang I Tahun Sidang
II 2025–2026 di daerah pemilihan Siantar–Simalungun, yang berlangsung pada 5–14
Oktober 2025.

Partogi menilai, tokoh agama merupakan garda terdepan dalam menjaga moral dan
spiritual masyarakat di tengah meningkatnya persoalan sosial seperti narkoba
dan degradasi karakter generasi muda.

Ia juga menjelaskan, pemberian insentif bagi pendeta dan guru ngaji bukan
sekadar bantuan finansial, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi dan
tanggung jawab sosial mereka.

“Pendeta dan guru ngaji bukan hanya mengajar ayat atau kitab, tetapi juga
membina karakter umat. Di banyak tempat, mereka bahkan menjadi konselor
keluarga, pendamping remaja, hingga pembimbing mantan pecandu narkoba. Maka
insentif ini penting sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pembina
moral bangsa,” tegasnya.

Selain meningkatkan kesejahteraan, Partogi meyakini program tersebut juga dapat
menumbuhkan semangat pelayanan dan memperkuat fungsi pembinaan masyarakat di
tingkat akar rumput.

Aspirasi yang sama juga datang dari Pdt. Hendri Sibuea dari
Gereja GTDI Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, yang berharap agar
kebijakan serupa seperti di Kalimantan dan Jawa bisa diterapkan di Sumatera
Utara.

“Bukan soal besar kecilnya insentif, tapi soal perhatian pemerintah agar
pelayanan rohani bisa berjalan lebih baik,” ujar Pdt. Hendri .

Partogi mencontohkan beberapa daerah yang telah lebih dulu menjalankan program
insentif bagi tokoh agama, seperti Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalimantan
Tengah) yang menaikkan insentif pendeta dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,5 juta per
orang, Kota Tidore Kepulauan (Maluku Utara) sebesar Rp1,2 juta per orang, serta
Kabupaten Jember (Jawa Timur) yang memberikan insentif rutin bagi semua guru
agama tanpa memandang keyakinan.

Menurut Partogi, kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemprov Sumut
dalam memperkuat peran spiritual dan sosial para pemuka agama.

“Kalau daerah lain bisa, mengapa Sumatera Utara tidak? Ini bukan sekadar
bantuan finansial, tapi bentuk penghargaan bagi mereka yang menjaga moral
masyarakat dari kehancuran sosial,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar Pemprov Sumut melibatkan tokoh agama dalam program P4GN
(Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) serta
memberikan dukungan anggaran melalui kolaborasi dengan BNN, Dinas Sosial, dan
Kementerian Agama.

“Membangun Sumatera Utara bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun
hati dan karakter masyarakat yang bermartabat,” pungkas Partogi. (viva)

October 17, 2025