My Blog

Category: Opini

  • Hoaks, Miscaption, Deepfake, dan Sesat Pikir Pelajaran Berharga Kerusuhan Agustus

    Hoaks, Miscaption, Deepfake, dan Sesat Pikir Pelajaran Berharga Kerusuhan Agustus

    Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH.

    Oleh: Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH. 
    Data menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai 229 juta lebih orang.
    Platform yang paling sering diakses adalah WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan X.
    Perilaku penggunaan internet dengan komposisi: 24,8% untuk mengakses media sosial, 15% untuk membaca berita media online, 15% untuk transaksi keuangan, dan sisanya untuk lain-lain.
    Dari hasil survei Digital News Report 2025, tercatat 57% responden penduduk Indonesia mendapatkan berita atau informasi melalui media sosial, bukan media online mainstream.
    Sehingga timeline (lini masa) di media sosial telah menjadi instrumen opini publik. Bukan lagi instrumen chat atau obrolan.
    Lantas apa yang terjadi jika yang beredar di lini masa media sosial dan viral adalah konten hoaks?
    Seperti Miscaption, Deepfake, Ajakan palsu atau narasi jahat yang dibangun dengan sesat pikir (logical fallacy)?
    Inilah pelajaran yang harus kita petik dari kerusuhan akhir Agustus lalu.
    Kementerian Kominfo mencatat 1.923 hoaks terdeteksi sepanjang 2024, dengan tema politik dan keamanan. Artinya ada sebuah kegiatan produksi konten hoaks yang dilakukan oleh orang atau kelompok.
    Tujuannya jelas: peningkatan keresahan dan misinformasi di masyarakat. Apalagi kebiasaan forward di grup WhatsApp telah menjadi tren para pengguna smartphone.
    Ancaman Serius
    Setidaknya ada 4 konten yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat pengguna media sosial.
    Pertama, adalah miscaption (video/foto lama diberi keterangan waktu/tempat baru). Misalnya video sekelompok orang atau mahasiswa menyerbu ruang sidang gedung DPR RI.
    Padahal itu cuplikan gambar peristiwa 1998. Tetapi diberi teks atau narasi Agustus kemarin.
    Atau video Presiden Prabowo Subianto malam hari mendatangi kediaman mantan Presiden Jokowi. Padahal itu video lama, tetapi diberi konteks saat Jakarta rusuh kemarin.
    Kedua adalah deepfake (audio/visual sintetis yang meniru tokoh). Contoh kasus terbaru adalah video/rekaman yang meniru suara dan memalsukan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut menyebut “guru beban negara”.
    Tim dari MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) telah menguji dengan detektor watermark SynthID dan menyimpulkan konten tersebut rekayasa AI.
    Ketiga adalah ajakan aksi palsu, yang kerap beredar di lini masa atau terkirim melalui siaran komunitas (broadcast).
    Contoh di tengah situasi yang memanas, tersebar broadcast mengatasnamakan organisasi atau mahasiswa yang mengajak masyarakat untuk menuju lokasi aksi, lengkap dengan tanggal, jam, dan titik kumpul, yang nyatanya tidak ada agenda aksi resmi.
    Ajakan palsu ini bertujuan mengarahkan massa ke titik yang salah, waktu yang salah, sehingga justru memicu kerawanan atau bentrokan spontan akibat kerumunan.
    Keempat adalah narasi sesat pikir atau logical fallacy. Narasi ini biasanya dikemas dengan meme atau flyer yang beredar di lini masa media sosial.
    Teks kalimat yang dituliskan berisi
    argumen yang seolah terlihat benar, padahal tidak valid. Kesalahan ini sering digunakan, baik disengaja maupun tidak, untuk memanipulasi atau menyesatkan orang lain.
    Ada beberapa jenis narasi sesat pikir yang sering menumpang melalui flyer atau teks kalimat di media sosial.
    Diantaranya: Ad Hominem. Narasi yang dibuat menyerang karakter, motif, atau latar belakang orang. Bukan fokus kepada argumennya.
    Misalnya: ‘Bagaimana kita bisa percaya pada pendapatnya tentang perubahan iklim? Dia kan seorang politisi. Pasti ada agenda tersembunyi.’
    Berikutnya adalah Straw Man Fallacy. Narasi ini menyederhanakan, atau sebaliknya melebih-lebihkan, atau bahkan memutarbalikkan argumentasi.
    Misalnya: ‘Pemerintah harus meningkatkan dana untuk pendidikan karena kualitasnya menurun.’ Lalu diserang dengan narasi: ‘Jadi semua uang negara dihabiskan untuk pendidikan saja? Itu konyol, lalu bagaimana dengan kesehatan dan infrastruktur?’.
    Lalu ada juga Bandwagon Fallacy (Argumentum ad Populum). Narasi ini mengasumsikan bahwa suatu isu atau argumen itu benar karena banyak orang yang memercayainya.
    Misalnya: ‘Jutaan orang di media sosial percaya bahwa vaksin itu berbahaya. Jadi pasti ada kebenarannya.’
    Kemudian False Dichotomy. Narasi sesat yang memojokkan seseorang bahwa pilihan itu hanya ada dua. Tidak ada pilihan lain selain dua itu. Padahal ada banyak pilihan lain yang tersedia.
    Misalnya: ‘Kamu mendukung kebijakan pemerintah ini atau kamu anti-pemerintah?’ 
    Yang terakhir adalah Appeal to Authority (Argumentum ad Verecundiam). Narasi sesat ini membangun kebenaran argumen hanya karena disampaikan oleh figur otoritas, tanpa mempertimbangkan validitas argumen itu sendiri.
    Misalnya: ‘Teori konspirasi ini pasti benar karena seorang profesor di universitas ternama juga mendukungnya.’
    Memahami jenis-jenis sesat pikir ini bisa membantu kita lebih kritis dalam menyaring narasi, terutama di media sosial.
    Dengan mengenali polanya, kita tidak akan mudah terjebak dalam narasi yang menyesatkan dan bisa berargumen dengan lebih logis.
    Keempat konten di atas; miscaption, deepfake, ajakan palsu dan narasi sesat pikir, apabila diterima secara bersamaan atau dalam rentang yang tidak terlalu jauh waktunya, maka akan saling menguatkan.
    Karena miscaption menyalakan emosi, deepfake menghantam kepercayaan pada otoritas, ajakan palsu akan menggerakkan kerumunan ke titik rawan, sedangkan narasi sesat pikir diproduksi untuk memanipulasi atau menyesatkan masyarakat dalam alam pikirnya.
    Tugas Pemerintah
    Masyarakat pengguna atau yang terpapar konten hoaks tentu tidak memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan verifikasi. Apalagi masyarakat dengan latar pendidikan yang tidak tinggi. Dan itu mayoritas di Indonesia.
    Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk melakukan penjernihan hoaks.

    Negara harus membentuk command room satu atap yang bertugas melakukan analitik disinformasi, dan merespon dengan cepat dalam hitungan menit untuk menyampaikan bahwa konten tersebut hoaks, deepfake atau ajakan palsu.

    Command room ini bisa dikomando oleh Kementerian Informasi, dengan melibatkan semua perangkat atau instansi yang berkaitan dengan cyber.
    Tugasnya jelas: deteksi real-time miscaption, deepfake, ajakan palsu, narasi sesat pikir dan amplifikasinya.
    Jangan biarkan konten tersebut menyebar dengan cepat, tanpa verifikasi, atau tanpa counter atau tanpa ulasan yang menjelaskan bahwa itu hoaks atau berbahaya bagi masyarakat.
    Penjelasan atau counter tersebut disiarkan serentak di media mainstream TV, Radio dan media online, serta di kanal medsos YouTube, Facebook, TikTok, Instagram dan Tiktok serta broadcast WA.
    Dalam situasi gejolak atau genting, harus dilakukan jumpa pers harian atau update per waktu, mengenai situasi terkini, termasuk klarifikasi informasi hoaks yang beredar di medsos.
    Waktu respon ini harus secepatnya. Bukan menunggu hari esok. Tapi realtime setelah didapatkan bukti bahwa konten tersebut hoaks, deepfake dan sejenisnya.
    Karena dalam ekologi digital yang berkecepatan tinggi, kecepatan klarifikasi menjadi salah satu indikator kunci.
    Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2024, mencatat rata-rata warganet Indonesia menghabiskan 3 jam 6 menit per hari di media sosial, dengan 167 juta pengguna aktif.
    Dalam konteks kerusuhan 2025, kita bisa mengambil pelajaran, secepat apa pemerintah melakukan debunking alias tindakan membongkar dan menunjukkan bahwa suatu informasi itu hoaks, deepfake dan sejenisnya, dengan menyajikan bukti-bukti yang terverifikasi.
    Sehingga hoaks yang menjadi viral tersebut akan teredam dengan sendirinya, dan tidak laku di jari masyarakat yang terbiasa memforward konten. (Red)
    *Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, dan Guru Besar Universitas Negeri Makassar dan Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta.*
  • Makna Kualitas Kebangkitan dan Kemajuan Sulut Dalam Kerangka Merawat Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi di Indonesia

    Makna Kualitas Kebangkitan dan Kemajuan Sulut Dalam Kerangka Merawat Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi di Indonesia

    Penulis : Firman Jaya Daeli (Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia ; Pernah Tim Perumus UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Pertahanan Negara, UU Pemerintahan Daerah di DPR-RI)

    Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menerima kunjungan Penulis, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, di Rumah Kediaman Pribadi Gubernur, di kawasan Kolongan Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulut. Kunjungan berlangsung sembari bertemu dan berdiskusi mengenai sejumlah perihal strategis dalam kerangka Pembangunan Negara Indonesia, Pengembangan kawasan Timur Indonesia, khususnya Provinsi Sulut. Berintikan mengenai atmosfir kebangkitan dan kemajuan Provinsi Sulut dan Geopolitik Kawasan Strategis Sulut melalui keberhasilan Kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey beserta Jajaran Sulut. Juga atas dukungan masyarakat dan kerjasama dengan seluruh pihak dan kalangan secara bergotong-royong. 

    Pertemuan dialog dan diskusi Penulis bersama Gubernur Olly Dondokambey (selanjutnya nama khas dengan nomenkkatur sosial, kultural, dan politikal yang populer dan populis disingkat dengan panggilan Gubernur OD), berlangsung di rumah kediaman pribadi. Kemudian berlanjut lagi di Kantor Gubernur di Gedung Pemerintah Provinsi Sulut. Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw turut bergabung bersama dengan Gubernur OD dan Penulis untuk melanjutkan pertemuan dialog dan diskusi di ruang kerja Gubernur. Ada juga sebagian Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Sulut yang berada di sekitar ruang kerja yang relatif luas ruangannya. 

    Provinsi Sulut mengalami proses percepatan dan peningkatan kebangkitan dan kemajuan yang berkualitas, berdampak, dan berpengaruh. Sebuah dan serangkaian proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang membuahkan dan menorehkan hasil yang berarti secara positif, efektif, dan produktif. Terutama dan terkhusus bagi pemajuan kualitas masyarakat secara mendasar dan menyeluruh. Juga bagi pembangunan daerah dalam kerangka menuju dan mencapai keadilan dan kemakmuran (Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur).

    Beberapa hari sebelumnya, Penulis bertemu dan berdiskusi bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut DR. Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H., dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut Irjen Pol. Setyo Budiyanto. Hakekat pertemuan diskusi dan dialog, pada dasarnya bermaterikan dan bermuatan mengenai Penyelenggaraan dan Pembangunan Hukum dan Keamanan yang dinamis, kondusif, dan humanis di Sulut. Pertemuan diskusi berlangsung, pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, di ruang kerja Kajati, kantor Kejati, Manado, Sulut. Kualitas penyelenggaraan dan pembangunan hukum dan keamanan berkaitan dan berintikan pada kebijakan dan agenda percepatan dan peningkatan pelayanan publik, pergerakan ekonomi, dan pembangunan daerah.

    Menurut Penulis, salah satu ekosistem kebangkitan dan kemajuan Sulut adalah karena berbasis pada dukungan penuh dan kerjasama efektif dari berbagai institusi kenegaraan dan instansi pemerintahan. Adanya dukungan serius dan kerjasama sungguh-sungguh dari berbagai organisasi, elemen, komunitas, dan kalangan secara masif dan mengakar. Adanya mandat otentik dan kepercayaan konkrit masyarakat untuk bersatu dan bergotong-royong membangun dan memajukan daerah melalui kepemimpinan Gubernur OD. Kualitas dan kualifikasi kepemimpinan Gubernur OD berhasil mentransformasi kebangkitan dan kemajuan menjadi sebuah kebangkitan dan kemajuan bersama masyarakat secara mendasar dan umum (kolegial). 

    Ada kesadaran ideologis kolektif masyarakat dan berbagai kalangan secara positif bahwa keberhasilan kepemimpinan tersebut membuahkan dan menumbuhkan kebangkitan dan kemajuan Sulut di kawasan Timur Indonesia dan di Indonesia. Ekosistem kepemimpinan dan kinerja Gubernur OD berhasil membangun hubungan strategis dan teknis serta meningkatkan kerjasama efektif dan produktif dengan “Forkompimda” dan jajaran di Sulut. Juga dengan Jajaran Eksekutif dan Legislatif Sulut di berbagai ruang dan tingkatan. Lagi pula bersama dengan Pimpinan dan jajaran Kepolisian (POLRI), Kejaksaan (ADHYAKSA), Ketentaraan (TNI AD, TNI AL, TNI AU), bersatu padu dan bergotongrorong penuh untuk mempercepat peningkatan dan perluasan Pembangunan Sulut dan Kawasan. Juga bersama dengan kalangan Swasta, BUMN, UMKM, dan berbagai pihak para pemangku kepentingan lainnya untuk bergotongroyong membangun dan memajukan Sulut. 

    Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Provinsi Sulut, juga mengundang Penulis untuk menjadi Pembicara dalam Dialog Publik. Ekosistem Dialog berkisar tentang sejumlah gagasan visioner dan pemikiran strategis mengenai kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Tema Dialog adalah : “Dinamika Pemilu di Indonesia”. Substansinya dan relasinya dengan Pembangunan Negara Demokratis Konstitusional, Penataan dan Pemantapan Kelembagaan dan Kepemimpinan Strategis, dan Pembangkitan dan Pemajuan Masyarakat, Bangsa, dan Negara. 

    Dialog Publik bersama AIPI berlangsung dengan kehadiran sejumlah komunitas atau elemen kelompok strategis yang tergabung dalam AIPI Sulut. Penulis datang hadir sebagai Pembicara untuk menyampaikan Pemikiran. Juga bersama dengan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI DR. Ferry Daud Liando, S.I.P., M.Si. (Akademisi dan Intelektual Universitas Sam Ratulangi/UNSRAT) dan Wakil Sekretaris AIPI Sulut Santo Amisan. Ketua AIPI Sulut adalah Steven Kandouw ; dan Ketua Dewan Pembina AIPI Sulut adalah Olly Dondokambey. Dialog berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, di Gedung Sekretariat AIPI Sulut. Ada sejumlah kalangan Aktifis, Akademisi, Pengajar, Peneliti, Praktisi, dan Profesional yang datang menghadiri dan mengikuti Dialog Publik. Juga Berdialog bersama dengan Penulis.

    Penulis, kemudian diundang menjadi Pemateri (Pembicara) dengan Tema : “Membangun Negara Pancasila Indonesia yang Demokratis Konstitusional berdasarkan UUD Tahun 1945, yang diselenggarakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus (GMKI). Dialog strategis tersebut berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, di Gedung Auditorium Fakultas Kedokteran (FK) UNSRAT, Manado, Sulut. Berlangsung juga Dialog Penulis bersama dengan Aktifis, Anggota, Pengurus, Pimpinan, dan sejumlah Senior Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Intelektual, Kemahasiswaan, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, di Kota Bitung dan Kota Manado, Sulut.

    Pada waktu yang bersamaan, yaitu Sabtu, tanggal 23 September 2023, berlangsung juga Perayaan HUT Provinsi Sulut di kawasan pesisir pantai Mega Mall, Manado, Sulut. Kualitas ekosistem dan suasana atmosfir Perayaan sungguh-sungguh sangat berlangsung secara meriah, massal, dan partisipatif dari berbagai kalangan dan latar belakang. Perayaan diramaikan dan dimeriahkan dengan berbagai rangkaian acara dan menu kegiatan. Ada kegiatan kesenian dan kebudayan dari kalangan masyarakat se-Sulut. Kemudian ada penampilan dan pertunjukan dari jajaran TNI dan POLRI. Terutama dari jajaran TNI AL dan TNI AU. Perayaan dipimpin oleh Gubernur OD, dihadiri oleh para Pejabat Negara dan Daerah, Pejabat Sipil, TNI, POLRI, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Agama, Pengusaha, Pimpinan Ormas, kalangan Pemuka dan Profesional, Tamu Kehormatan, Undangan Khusus, dan ribuan masyarakat dari berbagai kalangan dan penjuru daerah.

    Kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) UNSRAT, Manado, Sulut melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNSRAT Dr. Drs. Novie Revli Pioh, M.Si., mengundang Penulis untuk menjadi Pembicara memberikan Kuliah Tamu (Kuliah Umum) sebagai Dosen Tamu di hadapan ratusan Mahasiswa FISIP UNSRAT serta para Dosen dan Akademisi UNSRAT. Kuliah Tamu (Kuliah Umum) dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UNSRAT, dengan Kata Pembuka dan Pengantar oleh Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Dr. Welly Waworundeng, S.Sos., M.Si., dan Kata Penutup oleh Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Dra. Trilke Tulung, M.A. Kegiatan berlangsung pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, di Auditorium FISIP UNSRAT. Ada sejumlah Mahasiswa dan Akademisi yang bertanya dan berdialog kepada Penulis.

    Tema Utama Kuliah Tamu (Kuliah Umum) adalah : “Merawat Demokrasi Di Indonesia”. Dipandu oleh Akademisi FISIP UNSRAT Jovano Alva Panelewen, S.IP., M.A. Penulis sebagai Dosen Tamu menyampaikan Tiga (3) Perspektif Pokok Pemikiran Strategis ketika memberikan Kuliah. Materi Tema, pada dasarnya memiliki hubungan dan mempunyai konteks dengan Pembangunan Negara Indonesia, Pengembangan kawasan Timur Indonesia dan Provinsi Sulut. Perawatan Demokrasi Di Indonesia, mesti ditandai dan dimaknai dengan kualitas dan integritas Indonesia berbasis Daerah Provinsi (Sulut) dan kawasan regional (Timur Indonesia).

    Perspektif pemikiran pertama adalah bahwa diskursus Demokrasi Di Indonesia, harus senantiasa diletakkan, dinarasikan, diselenggarakan, dan dibangun dalam konteks dan dalam kerangka doktrin utama dan dasar inti Politik Ketatanegaraan Indonesia. Doktrin dan dasar mutlak adalah berbasis pada Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.

    Perspektif tersebut senantiasa dan semakin memastikan pertumbuhan dan penguatan Demokrasi Konstitusional atau Demokrasi Konstitutif.

    Kemudian doktrin dan dasar mutlak juga adalah Ideologi Pancasila. Dengan demikian perspektif tersebut, juga senantiasa dan semakin memastikan dan menghidupkan perkembangan dan pembangunan Demokrasi Substasial atau Demokrasi Ideologis Politik Strategis. Selanjutnya adalah faktor dinamika dan dialektika Geopolitik Strategis Regional dan Global, sehingga senantiasa dan agar semakin menyesuaikan dan menguraikan konteks demokrasi yang responsif, akomodatif, adaptif, dan aspiratif.

    Perspektif pemikiran strategis kedua adalah bahwa doktrin utama dan kerangka dasar Politik Ketatanegaraan tersebut, pada dasarnya berintikan pada sejumlah perihal pemakna dan pemasti. Perihal mengenai terencananya dan terselenggaranya keseluruhan ekosistem Pemilu yang teratur, absah, demoratis, dan konstitusional. Keseluruhan ekosistem tersebut harus senantiasa dan mesti semakin memaknai atau memaknakan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

    Juga perihal mengenai adanya dan berfungsinya kelembagaan politik dan kelembagaan hukum strategis kenegaraan. Hakekatnya dan intisarinya adalah kehadiran dan keberadaan kelembagaan tersebut harus senantiasa dan mesti juga semakin kredibel, akuntabel, efektif, produktif. Kebermaknaannya harus berdampak dan berpengaruh secara berarti, serius, dan positif bagi pencapaian keadilan sosial dan kemakmuran kolegial.

    Kemudian perihal tumbuhnya dan terbangunnya check and balances kekuasaan. Pertumbuhan dan pembangunan perihal tersebut menjadi penting untuk tetap menyehati dan merawati demokrasi. Pemikiran dan penerapan perihal tersebut di atas, secara demokratis konstitusional mesti diletakkan dan dikembangkan dengan tetap menumbuhkan dan menegakkan bobot dan makna Sistem Presidensial Pemerintahaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Perspektif pemikiran strategis ketiga adalah perawatan demokrasi di Indonesia dengan berdasarkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan ideologi Pancasila, pada gilirannya melahirkan paradigma pemikiran politik ketatanegaraan Indonesia. Paradigma tersebut untuk kemudian harus mengembangkannya, menguraikannya, dan membumikannya terhadap keseluruhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Paradigma tersebut merekomendasikan dan mempromosikan gerakan penyadaran masyarakat, penguatan masyarakat, juga peningkatan dan perluasan kualitas partisipasi masyarakat. 

    Atmosfir dan ekosistem perawatan demokrasi, menjadi semakin bermakna ketika Gerakan Civil Society atau Masyarakat Sipil senantiasa tumbuh kritis dan semakin terbangun rapi. Sebuah dan serangkaian Gerakan yang berdampak dan berpengaruh secara berarti dan menentukan. Ada peranan, tugas, dan tanggungjawab sosial dan kultural melalui gerakan sipil demokratis konstitusional. Hakekatnya adalah diarahkan dan diperuntukkan dalam kerangka pendampingan dan penyadaran masyarakat, penguatan dan pembelaan masyarakat, peningkatan dan perluasan kualitas partisipasi masyarakat.

    Keberadaan dan kehadiran berbagai Organisasi dan Komunitas strategis, pada dasarnya memiliki peranan, tugas, dan tanggungjawab untuk merawat demokrasi. Terutama sejumlah organisasi dan komunitas yang sungguh-sungguh berbasis dan berpengaruh secara berarti dan menentukan. Keseluruhan ekosistem Perguruan Tinggi dan civitas akademika, harus senantiasa dan mesti semakin memiliki tugas dan tanggungjawab etik moral akademik keilmuan bagi perawatan demokrasi di Indonesia. Terinti dan terkhusus untuk menyuburkan atmosfir kebajikan dan keadaban untuk merawat, mengkonsolidasi, menyehatkan, dan membangun Demokrasi di Indonesia. Keseluruhan perspektif pemikiran dan pengkajian tersebut di atas, terletak kebermaknaan kualitas kebangkitan dan kemajuan Sulut. Kebangkitan dan kemajuan yang diletakkan dan dikembangkan dalam konteks postur dan tipologi kepemimpinan lokal, regional, nasional – dan dalam kerangka Merawat Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Di Indonesia”. 

    Sulawesi Utara (Sulut), 26 September 2023.

    “Salam Dari Bumi Nyiur Melambai”

  • Makna Keberlanjutan Kepemimpinan Presiden Jokowi oleh Ganjar Pranowo bagi Indonesia Maju yang Bergotongroyong dan Konteks Proklamasi Kemerdekaan RI

    Makna Keberlanjutan Kepemimpinan Presiden Jokowi oleh Ganjar Pranowo bagi Indonesia Maju yang Bergotongroyong dan Konteks Proklamasi Kemerdekaan RI

    Firman Jaya Daeli saat bertemu Presiden Joko Widodo (dok. pribadi)

    Penulis: Firman Jaya Daeli (Mantan Ketua DPP PDI Perjuangan dan Anggota MPR-RI & Anggota DPR-RI)

    Penulis menghadap, mendampingi, dan menemani Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi dalam sebuah kesempatan yang luang. Berlangsung beberapa hari setelah Peringatan HUT Kemerdekaan ke-78 RI. Bertemu dan berdiskusi berdua secara santai, hangat, kekeluargaan, dan bersemangat untuk Membangun Indonesia Maju. Pembangunan Indonesia Maju bagi Negara Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu dan Bergotongroyong, dan Maju, sebagaimana Tema Peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun 2023 : “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”. 

    Atmosfir keberhasilan dan ideologi Kepemimpinan Presiden RI berintikan dan berorientasikan pada Prinsip Keutamaan dan Garis Kebijakan untuk Membangun dan Memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Prinsip dan Garis Ideologis, Sosiologis, Historis, dan Politis yang Bergotongroyong untuk Membangun dan Memajukan NKRI berdasarkan Pancasila, berlandaskan UUD Negara RI Tahun 1945, bersemangat Bhinneka Tunggal Ika, yang Berkedaulatan Rakyat, Demokratis, Konstitusional. Negara Indonesia yang Berdaulat di bidang Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

    Beberapa hari sebelumnya, Penulis bertemu dan berdiskusi berdua bersama dengan Gubernur Jateng yang juga Calon Presiden (Capres) RI Ganjar Pranowo. Pertemuan persahabatan dan diskusi keakraban berlangsung pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, di Puri Gedeh, Semarang, Jateng, Indonesia. Berlangsung menjelang dan sesaat mengikuti dan menyaksikan Penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden RI Jokowi dalam rangka Peringatan HUT Kemerdekaan ke-78 RI. Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI disampaikan di dalam Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.

    Penulis bertemu dan berdiskusi berdua bersama dengan sahabat baik dan sahabat lama, dengan bermaterikan dan berintikan pada sejumlah perihal strategis dan teknis serta agenda aksi kegiatan lainnya. Utamanya dan intisarinya adalah kualitas percepatan, peningkatan, perluasan perkuatan dan penguatan keseluruhan ekosistem dan atmosfir Kepemimpinan Jokowi dan Ganjar Pranowo untuk Indonesia Maju. Khususnya dalam kerangka “Pelanjutan dan Keberlanjutan” Pembangunan Indonesia Maju. Juga khususnya dalam konteks Kepemimpinan Nasional NKRI (Kepresidenan). 

    Pemaknaan yang sesungguhnya dan yang sejatinya terhadap “Pelanjutan” dan “Keberlanjutan” kepemimpinan Pembangunan Indonesia Maju, pada dasarnya terletak pada kehadiran, kebangkitan, dan kemajuan figur kepemimpinan. Figur yang memiliki dan yang mempunyai integritas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas. Figur kepemimpinan yang pada dasarnya sungguh-sungguh sudah berpengalaman, matang, dewasa, dan teruji dalam mentalitas dan moralitas kepribadian. Berpengalaman, matang, dewasa, dan teruji dalam konteks Kepemimpinan Kerakyatan, Kemasyarakatan, Kebangsaan, dan Kenegaraan. Juga dalam konteks Eksekutif dan Legislatif. 

    Keutuhan kepribadian figur kepemimpinan yang mengandungi integritas, kredibilitas, kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas dalam konteks dinamika dan dialektika pergerakan sosial kultural keluargaan yang tanpa cacat dan yang tanpa masalah serius secara dasar etik moral. Juga figur kepemimpinan dalam dinamika dan dialektika pergerakan kerakyatan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang tanpa cacat dan yang tanpa masalah berat secara standar etik moral. Lagi pula figur kepemimpinan yang berurat dan yang berakar pada kerakyatan. Juga kepemimpinan yang berbasis, bertumpu, dan menyatu bersama dengan kekuatan rakyat. Kepemimpinan yang menyatu bersama secara utuh dengan amanat penderitaan dan perjuangan rakyat.

    Kerangka umum dan bangunan pokok atas figur kepemimpinan Ganjar Pranowo beserta ekosistem dan atmosfir kepemimpinan Ganjar Pranowo telah lama tumbuh dan bergerak serta sudah lama maju dan berjalan. Bergerak dan berjalan “senafas, sedarah, seayun, selangkah, seiring, dan sejalan” secara ideologis, politis, historis, dan sosiologis dengan figur kepemimpinan beserta ekosistem dan atmosfir Kepemimpinan Nasional Presiden RI Jokowi. Ada kesamaan dan keutuhan ideologi, politik, histori, dan sosiologi yang “sebangun dan serumah” antara Kepemimpinan Presiden Ketujuh RI Jokowi dengan Capres Kedelapan RI Ganjar Pranowo. Ada “anatomi kimia” serta ada karakteristik sosial dan kultural yang sama dan serupa antara Kedua Pemimpin tersebut di atas. 

    Kualitas pemaknaan dan titik simpul strategis pemaknaan Nilai-Nilai Pelanjutan dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Maju, terletak pada kebersamaan untuk Bersatu dan Bergotongroyong. Khususnya untuk menguatkan, meyakinkan, memastikan “perkuatan dan penguatan” Kepemimpinan Ganjar Pranowo. “Kepemimpinan Nasional Indonesia Maju” secara ideologis, politis, historis, dan sosiologis, tentu harus pada posisi, sikap, pendirian untuk mendorong, mendukung, membangkitkan, dan memajukan perkuatan dan penguatan Ganjar Pranowo. 

    Atmosfir dan ekosistem Kepemimpinan Nasional yang sesungguhnya dan yang sejatinya, pada dasarnya berada dan terletak pada figur kepemimpinan. Keutuhan keperibadian dan kepemimpinan yang telah teruji, terbukti, dan terkonfirmasi secara otentik dan konkrit kehadirannya, keberadaannya, dan kesejarahannya. Khususnya dalam perjalanan, perjalanan, dan pergerakan Indonesia. Kehadiran, keberadaan, dan kesejarahan tersebut adalah yang tanpa cacat serius dan yang tanpa masalah berat secara ideologis, politis, historis, sosiologis, dan psikologis. 

    Dinamika dan dialektika kepemimpinan yang terkhusus dan terutama demi untuk masyarakat, bangsa, negara Indonesia. Kepemimpinan yang harus senantiasa dan mesti selalu menjadi figur kepemimpinan yang melindungi, melayani, mengayomi, dan memimpin Indonesia secara “Merakyat dan Mengindonesia”. Ekosistem dan atmosfir kepemimpinan yang berdasarkan ideologi dan falsafah Pancasila, dalam wadah NKRI, berlandaskan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersemboyan jiwa dan beretos semangat Bhinneka Tunggal Ika.

    Kualifikasi tipologi Kepemimpinan Nasional yang secara tipikal selalu dan semakin mengukuhkan, menegakkan, menumbuhkan, membumikan, mempraxiskan “Politik Pancasila” sebagai Politik Bernegara. Politik Pancasila sebagai ideologi, falsafah, norma inti dasar, nilai utama pokok, bintang penuntun – pengarah – penyinar – penerang bagi Politik Indonesia. Sebuah dan serangkaian Politik Kerakyatan, Politik Kemasyarakatan, Politik Kebangsaan, Politik Kenegaraan. Ganjar Pranowo telah lama dan sejak awal sudah memiliki tipikal dan mempunyai tipologi Kepemimpinan Nasional sebagaimana tersebut di atas. Figur Ganjar Pranowo juga sudah lama dan sejak semula membumikan, mempraxiskan, mewujudnyatakan Politik Pancasila dalam keseluruhan ekosistem dan atmosfir kepemimpinan Ganjar Pranowo. 

    Politik Bernegara yang dianut dan dibangun oleh Proklamator RI dan Presiden Pertama RI Bung Karno ; Presiden Kelima RI Hj. Megawati Soekarnoputri ; Presiden Ketujuh RI Jokowi ; dan Capres Kedelapan RI Ganjar Pranowo, pada dasarnya adalah Politik Pancasila Indonesia. Politik Pancasila yang bernilai, bermuatan, bermaterikan, berwatak, berkarakter, bersifat, berintikan Politik Kerakyatan; Politik Kemasyarakatan; Politik Kebangsaan; Politik Kenegaraan. Juga Politik Keadaban dan Peradaban; Politik Kebudayaan; Politik Kemanusiaan; Politik Keadilan, Politik Kemakmuran; Kesejahteraan; Politik Kedaulatan, Politik Demokrasi; Politik Konstitusi; Politik Bhinneka Tunggal Ika; Politik Moderasi, Politik Toleransi; Politik Persatuan; Politik Bergotongroyong Indonesia.

    Kerangka bangunan dan isi muatan pemikiran tersebut di atas menjadi dasar-dasar yang utama dan yang pokok. Kemudian menjadi keseluruhan pertimbangan strategis dan ideologis serta pengkajian visioner dan misioner. Suasana kebatinan dan kehidupan Keindonesiaan, pada dasarnya dan pada gilirannya mendorong, mendukung, dan menggalang sepenuhnya dan sejatinya keberhasilan dan kemajuan Kepemimpinan Ganjar Pranowo. Prinsip keutamaannya dan garis kebijakannya sungguh-sungguh sebangun, senafas, sedarah, seayun, selangkah, seiring, dan sejalan dengan Kepemimpinan Nasional Presiden RI Jokowi.

    Kualitas keberadaan, kebangkitan, dan kemajuan kepemimpinan Ganjar Pranowo menjadi simbol pemakna dan merupakan lambang pemasti yang berarti dan berpengaruh strategis, efektif, dan positif. Khususnya bagi Pelanjutan dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia Maju. Membangun dan Memajukan Negara Indonesia akan semakin berlanjut, bermakna, berarti, dan berpengaruh ketika diorganisasikan dan diselenggarakan secara Bergotongroyong dengan figur kepemimpinan Ganjar Pranowo. Politik Bergotongroyong Membangun dan Memajukan Indonesia, diletakkan dan diperjuangkan dengan jiwa dan semangat serta dengan konteks “Janji dan Nilai” Proklamasi Kemerdekaan RI. 

    Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2023.

    “Salam Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur : Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”. 

    Dirgahayu Kemerdekaan ke-78 RI, 17 Agustus 2023.

  • Dua Tahun Berturut HUT RI di Masa Pandemi Covid-19

    Dua Tahun Berturut HUT RI di Masa Pandemi Covid-19

    Aulia Zulkarnain Lubis
    Oleh: Aulia Zulkarnain Lubis
    Sudah dua tahun berturut bangsa Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan di masa pandemi Covid-19. Saat pertama memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 di tahun 2020, dan kedua memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-76.
    Dua tahun berturut memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang menyebabkan perbedaan itu?
    Biasanya peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia diramaikan dengan beberapa jenis perlombaan rakyat, seperti balap karung, lomba makan kerupuk atau panjat pinang. Namun dengan situasi pandemi Covid-19 seperti ini akan sulit untuk kita mengadakan kegiatan tersebut.
    Karena kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjauhi kerumuman. Itu harus dilakukan dalam keseharian.
    Dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 76, tanggal 17 Agustus 2021 mendatang, hanya dengan semangat kebersamaan sebagai sesama anak bangsa, kita akan mampu membebaskan bangsa kita dari hantaman virus corona.
    Dan di bulan Kemerdekaan ini, mari kita bersama memupuk semangat perjuangan yang diharapkan bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan komitmen anak bangsa untuk berjuang lewat berbagai upaya, agar bangsa ini bisa bebas dan merdeka dari jeratan pandemi Covid-19.
    Karena berjuang merebut kemerdekaan, bukan hanya dengan mengangkat senjata.
    Seperti semangat Bung Karno pada Indonesia, maju dicapai melalui kerja keras, perjuangan, keberanian, berdikari dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan mendorong kemajuan di seluruh aspek kehidupan. (Penulis adalah Alumni FISIP UISU, Medan)