Category: Pilkada Serentak 2020

MEDAN (Kliik.id) – Kubu Timses calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi, melayangkan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Medan menyatakan siap menghadapi gugatan itu.

“KPU harus siap,” kata Komisioner KPU Kota Medan, Zefrizal, saat dikonfirmasi, Senin (21/12/2020).

Zefrizal mengatakan setiap pasangan calon di Pilkada berhak mengajukan gugatan ke MK. Dia mengatakan pihaknya menghormati gugatan yang diajukan Akhyar-Salman.

“Yang paling penting bagi kami KPU Kota medan adalah menjawab hal apa saja yang mungkin akan diperkarakan,” ujarnya.

Zefrizal mengatakan pihaknya masih menunggu gugatan yang dilayangkan pasangan Akhyar-Salman diregistrasi MK. KPU, kata Zefrizal, akan mengikuti proses gugatan itu jika sudah diregistrasi MK.

“Sejauh ini KPU Medan masih menunggu. Karena berdasarkan regulasi yang ada tentang ada atau tidaknya permohonan pemohon yang harus kami jawab ketika permohonan tersebut sudah dicatat pada BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) oleh Mahkamah Konstitusi,” jelas Zefrizal.

Sebelumnya, kubu Akhyar-Salman melayangkan gugatan terkait Pilkada Medan pada Jumat (18/12/2020). Gugatan itu dikirim secara online.

“Betul bahwa paslon 01 AMAN (Akhyar Nasution-Salman Alfarisi) telah mengajukan gugatan ke MK,” kata anggota tim pemenangan Akhyar-Salman, Gelmok Samosir, saat dikonfirmasi, Sabtu (19/12/2020).

Gelmok mengatakan pihaknya mengajukan gugatan ke MK karena menilai ada sejumlah persoalan di Pilkada Medan. Salah satunya, kata Gelmok, ada perbedaan suara yang signifikan di kecamatan yang mereka kalah.

“Jadi kita mohon ke pengadilan itu, agar diulang pemilihan 15 kecamatan dengan alasan tadi. Ya kalau mau fair dan demokrasi, MK bertujuan untuk menegakkan keadilan, itu harus dikabulkan,” ujar Gelmok.

Rekapitulasi Pilkada Medan sendiri telah tuntas. Berdasarkan hasil penghitungan suara, pasangan Bobby-Aulia memperoleh 393.327 suara dan Akhyar-Salman mendapat 342.580 suara. (Detik)

MEDAN (Kliik.id) – Kubu pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi mengajukan gugatan pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim paslon Bobby Nasution-Aulia Rachman pun menghormatinya.

“Saya kira, ya walaupun itu adalah hak, ya namanya mendaftar gugatan ke MK, itu adalah hak paslon dalam pilkada. Dan itu kita hormati hak tersebut digunakan oleh teman-teman pasangan calon 01 (Akhyar-Salman),” kata juru bicara tim pemenangan Bobby Nasution-Aulia Rahman, Ikrimah, saat dikonfirmasi, Sabtu (19/12/2020).

Ikrimah kemudian menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat Kota Medan terkait proses pilkada yang telah berlangsung. Dia mengaku adanya penggiringan opini seolah-olah Pilkada Kota Medan tidak baik.

“Perlu kami sampaikan ke masyarakat Kota Medan khususnya, bahwa kami mencium adanya aroma penggiringan opini, seolah-olah menciptakan Pilkada Kota Medan ini adalah pilkada tidak enak dan tidak baik begitu pelaksanaannya. Ini dimulai dari kapan, ini dimulai dari adanya penggiringan opini bahwa pihak 01 (pasangan Akhyar-Salman) mendapatkan suara 48 persen, ketika KPU belum mengumumkan hasilnya. Dan ketika hasilnya adalah 46,5 persen dan tidak ada bantahan atas perolehan hasil suara tersebut. Tapi tidak ada klarifikasi oleh pihak 01 bahwa mereka itu salah dalam menyampaikan data dan informasi,” ujar Ikrimah.

Kemudian Ikrimah menyinggung persoalan dugaan pelanggaran-pelanggaran dilakukan dan disampaikan oleh pihak 01. Dia menyebut pihak 01 yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dilakukan dan disampaikan oleh pihak 01, perlu kami klarifikasi bahwa pihak 01-lah yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Contohnya, penggunaan logo Pemko Medan dalam spanduk dukungan 01. Itu sudah terbukti melanggar dan sudah diputus oleh Bawaslu walaupun keputusannya adalah bersifat administratif. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan di rumah ibadah,” ujar Ikrimah.

“Dan semuanya itu dilakukan oleh pihak 01 dan diproses oleh Panwas, bukan oleh pihak 02 atau kami yang melaporkan,” sebut Ikrimah.

Ikrimah juga menyebut adanya kegiatan mengumpulkan kepling (kepala lingkungan) oleh Akhyar pada hari tenang. Hal itu semua diketahui oleh pihaknya.

“Sampai kepada ketika hari tenang, kepling- kepling kan dikumpulin oleh Pak Akhyar, kepling-kepling dikumpulin dan dibuatlah alibi akan turun ke masyarakat dan kita tahu apa yang terjadi dalam proses itu semua. Oleh karenanya, kami sampaikan bahwa penggiringan opini bahwa pilkada ini seolah salah sesungguhnya dilakukan oleh teman-teman 01 yang telah terbukti,” ujar Ikrimah.

Selain itu, Ikrimah menanggapi adanya dugaan dan adanya asumsi-asumsi yang disampaikan dalam gugatan tersebut. Dia melihat asumsi itu dikembangkan ke pihaknya. 

“Terakhir, dengan adanya dugaan-dugaan dan adanya asumsi-asumsi yang disampaikan dalam gugatan tersebut, nah, asumsi-asumsi ini kan dikembang-kembangkan seolah-olah ini mengarah kepada 02. Namun sesungguhnya kami tidak melakukan hal itu. Tim pemenangan tidak ada melakukan hal itu dan menyampaikan kepada masyarakat Kota Medan bahwa Pilkada 2020 ini dilaksanakan dengan baik tanpa tekanan, tanpa paksaan kepada pihak siapa pun,” ujar Ikrimah. 

“Ketika dalam hari-H pencoblosan tidak ada penggunaan uang, tidak ada serangan fajar, dan bahkan kami menduga adanya mobilisasi oleh pihak-pihak tertentu di salah satu kelurahan di Medan Denai, sehingga mendapatkan lonjakan suara yang drastis. Kita ada datanya, bisa kita lihat itu. Oleh karenanya, kami sampaikan silakan saja menggugat ke MK, tapi kami ingin mengklarifikasi bahwa penyelenggaraan pilkada kali terlaksana dengan baik, demokratis, tidak ada paksaan, dan sesungguhnya pihak 01-lah yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan saat kampanye kemarin,” pungkas Ikrimah. (Rls)

MEDAN (Kliik.id) – 6 dari 23 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Sumut mengajukan sengketa PHP (perolehan hasil pemilihan) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bahkan, di Kabupaten Karo ada 2 pasangan calon yang mengajukan gugatan ke MK. Dengan begitu secara keseluruhan ada 7 gugatan hasil Pilkada Serentak 2020 dari Provinsi Sumut yang didaftarkan ke MK 

Anggota KPU Sumut, Benget Silitonga, mengatakan, setelah menuntaskan rekapitulasi, KPU 23 kabupaten/kota kini bersifat pasif, artinya menunggu pemberitahuan apakah surat keputusan penetapan hasil digugat ke MK atau tidak.

Berdasarkan jadwal, Benget menyebut pengajuan permohonan perkara di MK dibuka 13-29 Desember. Pemohon diatur mengajukan permohonannya paling lambat 3 hari setelah penetapan hasil oleh KPU di daerahnya.

Setelah itu masuk ke tahapan perbaikan permohonan.

Pada 4 Januari, MK akan menerbitkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan permohonan pemohon. Setelah itu, MK akan mencatat perkara yang diteruskan dalam Buku Perkara Registrasi Konstitusi (BPRK) pada 18 Januari dan mengumumkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) pada 18-19 Januari.

“Jadi, KPU  menunggu BPRK dari MK,” ujar Benget saat dikonfirmasi, Jumat (18/12/2020).

Berikut daftar daerah yang mengajukan gugatan ke MK:

1. Medan

Pemohon: Akhyar Nasution-Salman Alfarisi

Termohon: KPU Medan

2. Karo

Pemohon: Jusua Ginting-Saberina Tarigan

Termohon: KPU Karo

3. Karo

Pemohon: Iwan Sembiring Depari-Budianto Surbakti

Terhomon: KPU Karo

4. Labusel

Pemohon: Hasnah Harahap-Kholil Jufri Harahap

Termohon: KPU Labusel 

5. Labuhanbatu

Pemohon: Erii Adtrada Ritonga-Ellya Risa Siregar

Termohon: KPU Labuhanbatu

6. Nias Selatan

Pemohon: Idealisman Dachi -Sozanolo Ndruru

Termohon: KPU Nias Selatan

7. Tapsel

Pemohon: M Yusuf Siregar-Roby Agusman Harahap

(Rls)