| Foto ilustrasi (detikcom) |
Category: Covid-19
-

Asosiasi Kesehatan RI Tuntut Roadmap Penanganan COVID-19
JAKARTA (Kliik.id) – Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosiasi Kesehatan (Kompak) menyatakan pemerintah belum konsisten dalam memprioritaskan masalah kesehatan dan mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah kasus dan jumlah kematian pasien Corona di Indonesia.Emi Nurjasmi, perwakilan Kompak sekaligus Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) juga mengatakan pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) masih belum maksimal dan jauh dari target yang ditetapkan.Melihat hal ini, koalisi tersebut membuat delapan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan COVID-19.“Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kasus COVID-19 masih belum dapat diatasi. Pemerintah tampak masih belum konsisten dalam memprioritaskan masalah kesehatan sebagai fokus penanganan pandemi COVID-19,” kata Emi dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/8/2021).1. Meminta Presiden Jokowi membuat platform penanganan pandemi COVID-19 terpusat yang dikendalikan langsung oleh Presiden dengan pendanaan APBN yang memprioritaskan kepada masalah kesehatan dan dampaknya mengacu kepada undang-undang yang berlaku.2. Meminta Presiden Jokowi menyusun dan menetapkan roadmap penanganan pandemi COVID-19 berbasis global dengan penanganan mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).3. Mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional yang efektif dan pemerintah diimbau terus bekerja keras untuk memastikan ketersediaan, distribusi, dan pelaksanaan vaksinasi agar berjalan dengan baik.4. Memperkuat pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh WHO.5. Lebih memperhatikan perlindungan bagi dokter dan tenaga kesehatan baik dalam pelindungan dalam pekerjaan yang mencakup jam kerja, beban kerja, dan insentif, maupun perlindungan hukum serta keamanan selama menjalankan tugas profesi kesehatan.6. Meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka memperkuat ketahanan sistem kesehatan, termasuk 3T untuk mempercepat penangaan pandmei COVID-19.7. Memperkuat ketahanan sistem kesehatan baik primer, sekunder, dan tersier. Menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dengan memberdayakan peran serta masyarakat.8. Memperbaiki sektor penanganan COVID-19 dengan menjamin tersedianya tempat perawatan, obat, oksigen, alat kesehatan, kelengkapan akat diagnostik, vaksin, serta sarana pendukung lainnya.Emi menyatakan jejaring pelayanan terintegrasi juga harus diperkuat dengan sistem komunikasi dan informasi yang terpadu serta sistem pelaporan data yang akurat dan realtime sehingga dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan.“Semoga dapat menjadi masukan strategis bagi Presiden Republik Indonesia dalam penanganan Pandemi Covid-19. Kami meyakini bahwa keberhasilan penanganan Covid-19 akan mendukung pulihnya sektor ekonomi, sosial, dan sektor-sektor pembangunan lainnya,” pungkasnya. (Detik) -

Desakan Turunkan Harga Tes PCR Mengemuka Gegara Lebih Mahal dari India

Foto ilustrasi tes PCR JAKARTA (Kliik.id) – Berbagai kalangan mendesak Pemerintah agar menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR). Pasalnya, harga tes PCR di India sangat jauh lebih terjangkau dibandingkan di Tanah Air.Jika Pemerintah telah menentukan harga tes PCR Rp 900 ribu. Di India, harga tes serupa hanya berkisar Rp 90 hingga 100 ribu-an.Perihal ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan akan kembali berkonsultasi dengan stakeholders-nya. Kemenkes mengaku bersikap terbuka atas masukan positif.“Tentunya Kemkes sangat terbuka untuk masukan positif. Kami akan berkonsultasi dengan berbagai pihak yang terkait, dari penyedia, distributor, lab swasta, dan juga auditor,” kata juru bicara vaksinasi Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi kepada detikcom, Sabtu (14/8/2021).Komisi IX DPR RI Minta Turun HargaWakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh mengaku setuju bila harga tes PCR diturunkan. Diapun menilai harga tes PCR di Indonesia terbilang mahal.“Harga PCR kita masih sangat mahal PCR kita, jadi saya sepakat PCR diturunkan,” kata Nihayatul kepada detikcom, Jumat (13/8/2021).Wakil Ketua Komisi IX DPR RI lainnya, Charles Honoris, pun menyoroti perbedaan harga tes PCR yang jauh dengan India. Dia menilai harga tes PCR di RI saat ini memberatkan.“Tentunya kita berharap masyarakat Indonesia juga bisa mendapatkan fasilitas uji swab PCR dengan harga yang terjangkau seperti di India. Saat ini harga uji swab PCR dirasa memberatkan bagi banyak orang. Perbandingan harganya juga jauh sekali antara India dan Indonesia,” ujar Charles kepada detikcom.Sementara itu, anggota Komisi IX DPR lainnya, Saleh Partaonan Daulay, mendorong agar pemerintah melakukan perbandingan dengan harga tes PCR negara lain. Satu di antaranya dengan India, yang disebut-sebut harga sekali tes PCR-nya kurang dari Rp 100 ribu.“Selama ini, jumlah orang yang melakukan tes sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah harga yang terlalu tinggi. Tidak semua orang bisa menjangkau. Akibatnya, hanya orang yang betul-betul membutuhkan kelengkapan administratif yang melakukan tes. Katakanlah, misalnya, orang yang bepergian lewat bandara, perlu menunjukkan hasil PCR,” kata Saleh.YLKI Desak Biaya Pokok-Keuntungan dari Tes PCR DibukaYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah transparan soal penetapan biaya pokok tes PCR. Tak hanya soal biaya pokok, YLKI juga meminta keterbukaan soal keuntungannya yang didapat Pemerintah dari tes PCR.“Harus transparan berapa sebenarnya biaya pokok tes PCR, berikut keuntungan yang wajar, termasuk untuk biaya tenaga medis dan lain-lain,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada detikcom, Sabtu (14/8/2021).Selain itu, YLKI mendesak pemerintah melakukan audit harga. Tujuannya, sambung Tulus, agar didapatkan harga yang transparan, akuntabel, dan fair.“Sehingga harga tes PCR bisa lebih terjangkau oleh konsumen,” jelasnya.Tulus menilai audit keandalan dan kualitas PCR juga diperlukan. Dengan begitu, kata dia, harga PCR dapat tecermin dari kualitas yang ada.Saran EpidemiologPakar epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan butuh banyak faktor untuk menurunkan harga PCR. Dia menyarankan agar RI memaksimalkan penggunaan swab antigen untuk pelacakan kasus COVID-19.“Jadi sekarang jangan mempermasalahkan PCR mahal, tapi rapid test juga udah bisa kok. Banyak yang murah, murah banget, banyak yang akurat, yang terbaru, jangan yang lama-lama. Itu yang digunakan sekarang, dan itu juga sesuai rekomendasi WHO. Kalau PCR-nya nggak bisa turun-turun, ya udah untuk konfirmasi doang carilah rapid test antigen yang murah dan akurat, dan banyak sekarang,” kata Dicky kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).Dicky menyebut ada beberapa faktor yang mengakibatkan harga PCR itu lebih mahal. Seperti biaya pajak hingga biaya administrasi ketika dilakukan tes PCR di laboratorium hingga rumah sakit.“Yang menentukan harga mahal itu sebetulnya pajak, biaya masuk, harga reagen dan lain sebagainya lah, ini yang tahu adalah pemerintah. Tapi yang global ya India paling murah, bahkan di harga terakhir itu di kisaran 5,5 dolar atau sekitar Rp 70 atau 80 ribuan. Dan ini kan terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah India itu mungkin peringanan pajak, peringanan biaya masuk dan sebagainya. Ini tentu bisa dilakukan untuk, karena sekali lagi tips pengendalian pandemi ini adalah testing, tracing, isolasi,” tutur Dicky.“Hal lain juga biaya administrasilah, itu rendah banget, dibuat rendah banget, beda dengan negara maju relatif mahal karena biaya, apalagi di swasta itu biaya jadi lebih tinggi,” sambungnya.Dicky mengatakan murahnya harga PCR akan mendukung pelacakan kasus. Dia juga menyebut harga swab antigen di India murah.“Kalau bicara testing ya dibuat testing-nya itu sendiri tersedia di banyak tempat dan murah, tapi kalau rapid tesnya antigen India juga murah banget karena riset sendiri, riset dalam negeri sekitar Rp 20-30 ribuan. India juga PCR-nya salah satunya adalah dengan adanya selain banyak kemudahan, kemungkinan besar juga komponen PCR-nya,” ucap Dicky.Jika RI ingin menurunkan harga PCR, Dicky menyebut hal itu mungkin saja dilakukan. Pemerintah hingga pihak laboratorium perlu kerja sama agar tes PCR bisa turun.“Ini yang harus dilihat oleh pemerintah atau lab atau siapa pun ini harus yang memahami secara detail, namun artinya gini aja prinsipnya kalau di negara lain bisa kenapa kita tidak. Harusnya bisa, tapi berapanya saya nggak paham, karena harus dilihat komponen biayanya, komponen jasanya berapa, komponen kit-nya berapa, komponen marketing, ada komponen apa aja di situ, itu yang harus diurai. Tapi ya secara logikanya ya bisa, harusnya bisa,” tutur Dicky.Kesaksian soal Murahnya Harga Tes PCR di IndiaKesaksian itu disampaikan Moh Agoes Aufiya, mahasiswa asal Indonesia yang saat ini mengenyam pendidikan S3 di Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Agoes mengungkapkan harga tes PCR di India hanya berkisar Rp 100 ribu. Angka tersebut jika menggunakan kurs Rp 200 per rupee.Agoes pun sudah memiliki pengalaman tes PCR di India. Namun kala itu tes yang diikutinya gratis dari pemerintah India. Menariknya, kata Agoes, meski gratis, hasil tes yang dia lakukan keluar dalam jangka waktu tak lebih dari 24 jam.“Saya dari awal COVID-19 sampai sekarang baru sekali tes RT-PCR dan itu saya lakukan gratis melalui pemerintah India. Pada saat itu saya berjalan di Metro Station, di stasiun MRT. Nah, di situ diadakan tes gratis. Dan itu gratis dengan hasilnya kurang dari 24 jam, dan itu RT-PCR,” ungkap dia.Agoes kemudian menceritakan pengalaman salah satu temannya yang tinggal di Hyderabad, India. Pada akhir bulan lalu, temannya membayar 500 rupee untuk tes PCR.Jika dikurskan ke rupiah menggunakan kurs hari ini, yang berada di angka sekitar Rp 193,55, maka 500 rupee setara dengan Rp 96.772,95.“Tapi teman saya terakhir yang berasal dari Hyderabad sekitar akhir bulan lalu, dia melakukan tes 500 rupee atau Rp 100 ribu,” ujarnya.Mahasiswa jurusan hubungan internasional itu mengungkapkan pemerintah India memang terus menurunkan harga tes PCR di India sejak COVID-19 melanda.Di Mumbai, misalnya, jika datang ke laboratorium atau rumah sakit, harga tes PCR sebelumnya di angka 700 rupee. Kini, harga tersebut turun menjadi 500 rupee.Bahkan, kata Agoes, ada laboratorium yang menawarkan tes PCR dengan harga 299 rupee.Sementara itu, lanjut Agoes, jika menggunakan layanan home service, warga cukup membayar 800 rupee atau sekitar Rp 160 ribu untuk tes PCR.
Namun, kata dia, harga itu cukup bervariasi di sejumlah daerah. Di Mumbai, misalnya, harga berkisar 750 rupee. Sedangkan di Delhi, harga tes PCR di rumah berkisar 700 rupee.Cerita eks Direktur WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga memperkuat kesaksian Agoes soal murahnya harga tes PCR di India. Tjandra bahkan menyebut saat biaya PCR di RI masih berkisar Rp 1 juta ke atas pada September 2020, di India biaya home service PCR hanya berkisar Rp 480 ribu.“Tentang perbandingan harga tes PCR dengan India, sebenarnya bukan hal yang baru. Pada September 2020, ketika saya akan pulang ke Jakarta dari New Delhi, maka saya melakukan tes PCR sebelum terbang. Petugasnya datang ke rumah saya dan biayanya 2400 rupee atau Rp 480 ribu. Waktu itu tarif tes PCR di negara kita masih sekitar lebih dari Rp 1 juta,” tutur Prof Tjandra mengawali ceritanya kepada wartawan hari ini.Tjandra melanjutkan, pada November 2020, Pemerintah Kota New Delhi menetapkan harga baru yang jauh lebih rendah lagi, hanya 1.200 rupee atau Rp 240 ribu, turun separuhnya dari yang dia bayar pada September 2020.Pada November 2020 ini, masih kata dia, tarif PCR adalah 800 rupee saja (Rp 160 ribu) untuk pemeriksaan di laboratorium dan RS swasta.Pemerintah Kota New Delhi juga meminta laboratorium swasta di kota itu menyelesaikan pemeriksaan dan memberi tahu hasilnya ke klien dalam satu kali 24 jam, termasuk juga melaporkannnya ke portal pemerintah yang dikelola oleh Indian Council of Medical Research (ICMR).Kecepatan menyelesaikan pemeriksaan ini jadi penting untuk kompilasi data nasional dan mencegah keterlambatan pelaporan.Kembali soal murahnya tes PCR di India, Tjandra mengatakan perlu sejumlah analisis sebagai perbandingan dengan Indonesia. Dia mendapat informasi soal adanya subsidi pemerintah lokal hingga soal murahnya bahan baku industri. (Detik) -

Positif COVID-19, WNA Asal Amerika Datangi Pos Penyekatan di Medan

WNA asal Amerika yang positif Covid-19 saat mendatangi pos penyekatan di Kota Medan MEDAN (Kliik.id) – Seorang warga negara Amerika mengaku dirinya positif Covid-19 mendatangi pos penyekatan di Jalan SM Raja, Kota Medan, Jumat (13/8/2021) siang.WNA bernama Mohamed Fathy Gabrel (51) itu sudah setahun berada di Kota Medan. Dengan membawa paspornya, ia mengaku sudah 4 hari terkonfirmasi positif Covid-19.Sebelum mendatangi pos penyekatan itu, Gabrel sebelumnya sudah mendatangi rumah sakit di Kota Medan untuk mendapatkan perawatan, namun selalu ditolak dengan alasan penuh.Maka itu, ia pun berinisiatif mendatangi pos penyekatan dengan maksud mendapatkan perawatan.Kemudian petugas pos penyekatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menangani WNA yang mengenakan topi warna hijau tersebut.Akhirnya, Gabrel yang sempat duduk di pos Penyekatan langsung dievakuasi dengan mengunakan ambulans petugas ke tempat isolasi.Plt Kapolsek Patumbak AKP Neneng Armayanti membenarkan kejadian ini. Namun, ia tak bisa berkomentar lebih lanjut.“Pengakuannya positif. Namun saya belum dapat datanya,” ujar AKP Neneng saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/8/2021). (Rls) -

Sumut Masuk Daftar 10 Provinsi Kasus Aktif COVID-19 Tertinggi di RI

Foto ilustrasi JAKARTA (Kliik.id) – Indonesia mencatatkan 32.081 kasus baru COVID-19 pada Selasa (10/8/2021). Tercatat total pasien aktif di Indonesia kini ada sebanyak 437.055 orang. Jumlah ini berkurang 11.453 dibandingkan pada Senin (9/8/2021).Penambahan kasus terbanyak terjadi di Jawa Tengah dengan total 4.560 kasus. Disusul oleh Jawa Barat dengan 4.163 kasus baru. Kemudian Jawa Timur dengan penambahan 3.618 kasus baru per Selasa (10/8/2021).Dari data yang dirilis Satgas COVID-19, diketahui ada 10 provinsi yang paling tinggi kasus aktifnya, namun DKI Jakarta tidak termasuk.Adapun, peringkat tertinggi untuk jumlah kasus aktif COVID-19 pada periode hari ini dicatat Jawa Barat dengan 79.033 pasien.
Berikut daftar provinsi yang paling tinggi kasus aktifnya per 10 Agustus 2021:Jawa Barat: 79.033Jawa Timur: 41.272Jawa Tengah: 40.469DI Yogyakarta: 32.289Sumatera Utara: 25.896Kalimantan Timur: 19.123Banten: 14.675Sumatera Barat: 13.825Riau: 12.940Bali: 12.736.(Detik) -

Asrama Haji Medan Dijadikan Lokasi Isolasi Covid-19 Gejala Ringan

Asrama Haji Medan MEDAN (Kliik.id) – Asrama Haji Medan resmi dioperasikan sebagai lokasi Isolasi Terpusat Covid-19, Selasa (10/8/2021). Lokasi tersebut diperuntukkan khusus bagi pasien yang memiliki gejala ringan.Kapasitas yang tersedia di Asrama Haji Medan sebagai lokasi Isolasi Terpusat yakni sebanyak 400 tempat tidur. Sebanyak 16 dokter dan 34 perawat disiagakan Asrama Haji Medan untuk menangani pasien yang menjalani isolasi.“Saya informasikan tempat ini kapasitasnya 400 bed dengan segala perlengkapannya. Peruntukkannya adalah orang-orang yang terpapar kondisi ringan,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat meresmikan Asrama Haji Medan sebagai lokasi Isolasi Terpusat, Selasa (10/8/2021).Ada tiga blok gedung yang digunakan sebagai tempat isolasi terpusat di Asrama Haji Medan. Setiap blok bakal ditempati oleh pasien yang memiliki kriteria tertentu.Blok pertama, khusus bagi pasien tahap penyembuhan Covid-19 usai dirawat di rumah sakit. Pasien tersebut dipindahkan ke Asrama Haji, tujuannya agar tempat tidur di rumah sakit bisa dipergunakan oleh pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif, termasuk ICU.Blok kedua, khusus bagi pasien Covid-19 yang tidak memiliki gejala. Begitu dilakukan testing dan positif, kemudian dilakukan pelacakan terhadap orang-orang yang pernah kontak erat dengan pasien tersebut.Blok ketiga diperuntukkan bagi masyarakat yang terjaring operasi yustisi kedapatan tak mematuhi protokol kesehatan. Begitu dinyatakan positif langsung dibawa ke Asrama Haji Medan untuk menjalani isolasi.Edy menegaskan, lokasi isolasi ini tidak dipungut biaya apapun. Semua makan dan obat disiapkan. Kepada seluruh pasien yang akan menjalani isolasi di Asrama Haji Medan, Edy meminta untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan.“Ada aturan main disini. Kapan olahraga, kapan istirahat, semua diatur oleh petugas. Tidak boleh seenaknya, pakaian harus sopan dan rapi, jangan sembarangan,” katanya. (Rls) -

Melonjak! AS Kini Catat Rata-rata 100 Ribu Kasus COVID-19 Setiap Hari

Melonjak! AS Kini Catat Rata-rata 100 Ribu Kasus COVID-19 Setiap Hari –ilustrasi (AP Photo) JAKARTA (Kliik.id) – Amerika Serikat dilanda lonjakan kasus COVID-19 usai mencatatkan rata-rata 100.000 kasus harian baru setiap harinya. Kian tingginya infeksi corona diperparah dengan varian Delta yang sangat mudah menular dan tingkat vaksinasi yang masih rendah di wilayah Selatan.Para pejabat kesehatan khawatir kasus Corona, tingkat rawat inap, dan kematian akan terus melonjak jika vaksinasi tak berjalan lancar. Hingga saat ini, baru sekitar 50% penduduk AS yang telah divaksinasi lengkap dan lebih dari 70% lainnya baru menerima satu dosis vaksin.“Permodelan menunjukkan, jika kami tidak (memvaksinasi orang), kita bisa mencapai ratusan ribu kasus sehari, mirip dengan lonjakan kasus pada awal Januari lalu,” kata Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, Rochelle Walensky seperti dilansir Associated Press, Minggu (8/8/2021).Saat ini, tingkat rawat inap dan kematian juga meningkat, meskipun semuanya masih di bawah rekor awal tahun lalu, saat vaksin masih terbatas di AS.Menurut CDC, lebih dari 44.000 pasien COVID dirawat di rumah sakit. Jumlah ini naik naik 30% dalam seminggu dan hampir empat kali lipat jumlah pada bulan Juni.Sebelumnya, negara Paman Sam ini butuh sekitar 9 bulan untuk melampaui rata-rata 100.000 kasus harian pada November 2020, sebelum mencapai puncaknya sekitar 250.000 pada awal Januari lalu.Kasus sempat menurun dengan rata-rata 11.000 per hari pada Juni lalu, namun 6 minggu kemudian naik kembali menjadi 107.143 per hari.Situasi penanganan corona kian parah di negara bagian Selatan, yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Banyak rumah sakit kewalahan karena banyaknya pasien.
Data perhitungan Johns Hopkins University (JHU), yang menjadi acuan global melaporkan peningkatan kematian COVID-19. Selama 7 hari terakhir, kematian harian meningkat dari sekitar 270 kasus menjadi hampir 500 kasus per hari pada hari Jumat (6/8/2021). (Detik) -

Pernyataan Lengkap Jokowi Minta Respons Cepat Atasi COVID Luar Jawa-Bali

Presiden Jokowi JAKARTA (Kliik.id) – Lonjakan kasus COVID-19 di luar Pulau Jawa dan Bali menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta lonjakan kasus tersebut direspons cepat.Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM level 4 seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021).Jokowi menyebut kenaikan kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali ini meningkat dalam 2 pekan terakhir.“Kebutuhan kita saat ini respons cepat, karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali. Dan selama 2 minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkat,” kata Jokowi.Berikut pernyataan lengkap Jokowi soal evaluasi PPKM level 4:Respons cepat, kebutuhan kita saat ini respons cepat, karena kelihatannya ini terjadi pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali menuju ke luar Jawa-Bali. Dan selama 2 minggu terakhir ini saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa terus meningkatDi catatan saya 25 Juli, di luar Jawa Bali berkontribusi 13.200 kasus, atau 34% dari kasus baru secara nasional.
Tetapi lihat per 1 Agustus, itu naik menjadi 13.589 atau 44% dari total kasus baru secara nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi ke angka 21.374 kasus, ini sudah 54% dari total kasus baru secara nasional. Hati hati kenaikan dalam 2 minggu ini.Dan saya perintahkan kepada Panglima dan Kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam Kapolda dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ.Saya melihat ini angka-angka, hati-hati. Ini yang 5 provinsi yang tinggi-tinggi di 5 Agustus kemarin. Kaltim kasus aktif yang ada 22.529, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958, itu hari Kamis.Hati-hati hari Jumat kemarin Sumut naik menjadi 22.892, naik, Riau naik menjadi 14.993, naik, Sumbar 14.712 ini juga naik, yang turun di 2 hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati ini selalu naik dan turun.Dan yang perlu hati-hati NTT, NTT hati hati saya lihat dalam seminggu kemarin tanggal 1 Agustus NTT itu masih 886, tanggal 1 Agustus, 2 Agustus 410 kasus baru, tanggal 3 Agustus 608 kasus baru, tanggal 4 Agustus 530, tetapi lihat di tanggal 6 kemarin 3.598, angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat.Apa yang harus kita lakukan? yang pertama ada 3 hal penting, pertama berkaitan dengan mobilitas masyarakat, kalau sudah kasusnya gede kayak begitu, mobilitas masyarakat direm, yang pertama paling penting ini gubernur semua harus tahu, pangdam, kapolda harus tahu, mobilitas manusianya yang direm paling tidak 2 minggu.Yang kedua nih saya minta Panglima TNI yang berkaitan testing dan tracing segera ditemukan siapa orang orang yang memiliki kasus positif ini, segera temukan, respons secara cepat, karena berkaitan dengan kecepatan. Kalau enggak, orang yang punya kasus positif sudah menyebar ke mana-mana, segera temukan, yang kedua testing dan tracing segera temukan, dites ketemu, ditracing dia kontak dengan siapa.Ketiga segera bawa mereka, ajak mereka untuk masuk isolasi terpusat, ini tugas gubernur, bupati dan wali kota untuk siapkan isolasi terpusat di kota masing-masing. Bisa jumlahnya 1, 2, 10, bisa pakai sekolah, saya lihat beberapa provinsi di Jawa pakai sekolah, pakai balai, pakai gedung-gedung olahraga, diberi tempat tidur yang nyaman, bawa mereka ke sana.Dan saya minta Menteri PU membantu daerah dalam rangka persiapan isoter ini, terutama di daerah-daerah yang saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada.Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, terutama dalam penanganan pasien, bisa kalau di Jawa ada yang lewat telemedicine, kalau nggak ya lewat telepon pun nggak apa, ini untuk kurangi angka kematian yang ada.
Saya rasa 3 hal itu aja.Sekali lagi saya ulang mobilitas index harus diturunkan, testing dan tracing yang harus direspons dengan cepat. Ketiga isolasi terpusat, ini sudah pengalaman di provinsi-provinsi di Jawa 3 hal ini dilakukan, saya rasa nggak usah banyak-banyak saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Dan yang terakhir kecepatan vaksinasi yang semuanya harus mendukung, selain 3 tadi, kunci terakhir yaitu kecepatan vaksinasi semua negara lakukan ini dan kita juga lakukan dengan kecepatan, vaksin ada jangan sampai, kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati, wali kota dapatkan vaksin jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari 2 hari, langsung suntikkan ke masyarakat, habis minta pusat lagi, jangan ada stok vaksin terlalu lama baik di Dinkes, maupun RS dan puskesmas, perintahkan segera semua suntikan karena kecepatan ini memberikan proteksi buat rakyat kita. (Detik) -

Kepala BNPB: Ujung Pengendalian COVID Mengubah Pandemi Jadi Endemi
JAKARTA (Kliik.id) – Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Ganip Warsito, mewanti-wanti peningkatan kasus Corona di tujuh provinsi. Dia mengatakan ada peningkatan kasus dan kematian pasien Corona di tujuh provinsi.Hal ini disampaikan Ganip saat meninjau lokasi isolasi terpusat di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Kota Medan di Jalan Setia Budi, Medan Helvetia, Jumat (6/8/2021).“Kalau saya lihat satu minggu terakhir ini memang luar Jawa yang naik, itu salah satu adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Lampung. Ada tujuh yang terjadi kenaikan baik kenaikan kasus maupun kenaikan tingkat kematian,” kata Ganip kepada wartawan.Ganip menyebut kenaikan di daerah-daerah itu terjadi karena saat ada penurunan kasus Corona di Jawa dan Bali. Ganip meminta pemerintah mengambil langkah agar pandemi Corona bisa menjadi endemi.“Nah, ini treatment-nya adalah itu kita tidak akan bisa nantinya ke depan sesuai roadmap dari pemerintah ini kita akan ujungnya mengendalikan COVID-19, mengendalikan COVID-19 itu adalah mengubah pandemi menjadi endemi,” ucap Ganip.Ganip kemudian berbicara soal cara mengubahnya. Ganip menyebut ada tiga hal yang harus dilakukan untuk merubah semua itu.“Nah, caranya untuk merubah ini ada tiga hal yang harus dilakukan oleh semua pihak, semua komponen masyarakat termasuk pemerintah. Yang pertama, disiplin protokol kesehatan, ini menjadi kunci, ini merubah perilaku menjadi disiplin protokol kesehatan. Minimal perorangan pakai masker, presiden sudah mewajibkan semua rakyat kita memakai masker. Karena ini adalah cara memproteksi terpapar COVID yang paling mudah dan sederhana,” ucap Ganip.“Kenapa seperti itu? Karena COVID ini ditularkan oleh manusia, vektornya adalah manusia oleh karenanya manusianya yang harus dilindungi, di proteksi. Cara memproteksinya dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Artinya hidup bersih, lingkungan bersih,” sebut Ganip.Selanjutnya, Ganip juga menyebut peran pemerintah dengan mengoptimalkan vaksinasi Corona. Lalu, melakukan pengetesan, pelacakan dan perawatan atau testing, tracing dan treatment.“Yang kedua pemerintah akan terus mengoptimalkan vaksinasi, vaksinasi harus tinggi. Dan yang ketiga adalah testing, tracing dan treatment, ini tiga ini senjata yang bisa merubah atau mengendalikan pandemi menjadi endemi,” ucap Ganip.Ganip menuturkan virus Corona telah menyerang seluruh negara di dunia. Ganip meminta semua pihak bergotong-royong untuk melawan pandemi.“Virus ini sudah menyerang seluruh negara di dunia, hampir 200 negara di dunia lebih terkena virus ini. Nah ini menjadi musuh bersama, kita bisa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara bergotong-royong kerja sama untuk melawan pandemi,” ucap Ganip.Ganip menyebut di Pulau Jawa dan Bali telah menurun. Ganip menyebut langkah stategis menurunkan kasus di luar Jawa-Bali dengan mengutamakan partisipasi masyarakat.“Pak Wali Kota sudah membuat regulasi, tinggal bagaimana masyarakat taat dengan aturan itu, bagaimana aparat penegak hukum menegakkan aturan itu. Kalau kita sudah sama-sama satu kata Insyaallah COVID ini akan terkendali,” ucap Ganip. (Detik) -

Seribuan Lebih Kasus Varian Lokal RI Punya Mutasi Selevel Varian Lambda

Foto ilustrasi virus corona JAKARTA (Kliik.id) – Varian lokal Indonesia B1446.2 sudah ditemukan sejak November 2020. Varian yang masuk dalam daftar pantauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebar ke sejumlah provinsi dengan total lebih dari seribu kasus, paling banyak di DKI Jakarta dan Jawa Barat.Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Subandrio juga mengungkap varian lokal Indonesia lainnya yaitu Corona B1470. Varian ini teridentifikasi di Jawa Timur April 2020, kala itu mendominasi di Provinsi Bali dan Jawa Barat.“Kalau yang varian B1466.2 itu sudah ada 1.255 kasus dan B1470 sudah 531 kasus di Indonesia,” jelas Prof Amin, dikutip dari Antara.Prof Amin menegaskan maksud dari varian lokal masuk daftar pantauan WHO adalah peringatan. Meski belum ada satupun varian lokal Indonesia yang diklasifikasikan variant of concern (VoC) atau variant of interest (VoI), beberapa pola mutasi varian lokal memiliki mutasi yang sama seperti di VoI.Diketahui, varian yang masuk ke dalam daftar VoC atau VoI memiliki penularan lebih cepat hingga risiko gejala COVID-19 lebih buruk.“WHO hanya mengingatkan kita bahwa varian Indonesia ini jumlahnya banyak, sempat mendominasi beberapa bulan yang lalu. Maka kita harus tetap mewaspadai karena ia memiliki beberapa pola mutasi yang juga ada di VoI,” jelas Prof Amin.WHO mendefinisikan VoI adalah varian yang memiliki perubahan genetik dengan perkiraan mempengaruhi karakteristik virus dalam penularan, keparahan penyakit, penurunan antibodi.Salah satu varian yang masuk kategori ini adalah Varian Lambda (C.37) yang teridentifikasi pertama kali di Peru.Varian ini juga diidentifikasi sebagai penyebab munculnya transmisi komunitas yang memicu klaster COVID-19 di banyak negara secara bersamaan, dengan peningkatan kasus yang tinggi dari waktu ke waktu.
“Saat ini belum ada satupun varian lokal Indonesia yang masuk dalam VoI atau VoC,” bebernya.Prof Amin menegaskan varian bisa masuk ke dalam daftar VoC jika memiliki kombinasi dari empat sifat virus. Pertama, lebih cepat menular, lalu membuat sensitivitas PCR menurun, menimbulkan gejala COVID-19 tidak biasa hingga angka kematian tinggi, dan antibodi pascainfeksi atau vaksinasi ikut menurun jika terpapar varian ini. (Detik) -

Waspada! Satgas IDI Ingatkan COVID-19 Merayap ke Pedesaan

Foto ilustrasi JAKARTA (Kliik.id) – Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban mengingatkan penularan COVID-19 mulai meluas ke wilayah-wilayah terpencil. Menurutnya, fasilitas kesehatan di daerah tersebut harus disiapkan semaksimal mungkin demi mengantisipasi membludaknya kasus rawat inap COVID-19.“Pandemi belakangan ini memunculkan tantangan baru: menyiapkan fasilitas kesehatan memadai dengan cepat di daerah terpencil,” jelas Zubairi dalam akun Twitter pribadinya Kamis (5/8/2021).Bukan soal fasilitas kesehatan saja, Zubairi juga menyoroti cakupan vaksinasi COVID-19 yang masih rendah di beberapa wilayah. Hal ini dikhawatirkan memicu situasi lebih buruk seperti apa yang terjadi lebih dulu di pulau Jawa, pasien COVID-19 kritis meningkat drastis.“Pasalnya COVID-19 mulai merayap ke pedesaan dan pelosok, dengan catatan vaksinasi juga masih sangat minim. Jangan sampai terjadi mimpi buruk berikutnya,” sambungnya.Kasus Corona di Indonesia masih tinggi, ada 518.310 kasus aktif COVID-19 per Kamis (5/8/2021). Dari 248.556 spesimen yang diperiksa, harian positif COVID-19 menembus 35 ribu kasus.Sementara angka kematian COVID-19 kembali melampaui seribu kasus. Ada 1.747 orang meninggal dunia karena COVID-19, kasus kematian COVID-19 Indonesia tertinggi di dunia, disusul Brasil dengan menyumbang 1.118 kasus. (Detik)