Category: Covid-19

  • Awalnya Ingin Damai, Singapura Kini Hati-hati Hadapi Lonjakan COVID-19

    Awalnya Ingin Damai, Singapura Kini Hati-hati Hadapi Lonjakan COVID-19

    Foto ilustrasi
    JAKARTA (Kliik.id) – Singapura tadinya dikabarkan sudah menyiapkan rencana hidup ‘damai’ dengan COVID-19 karena memiliki cakupan vaksinasi yang tinggi. Namun, belakangan ini kasus COVID-19 melonjak sehingga membuat pemerintah harus berhati-hati.
    Rekor kasus COVID-19 tertinggi di Singapura dilaporkan terjadi pada hari Jumat (10/9/2021), dengan 573 kasus baru. Sebelumnya kasus COVID-19 Singapura diketahui dalam kondisi landai dengan rata-rata di bawah 50 kasus setiap hari.
    Salah satu kepala Satgas COVID-19 Singapura, Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, mengaku tren ini mengkhawatirkan. Ini adalah pertama kalinya Singapura menghadapi lonjakan kasus COVID-19 sejak puncak wabah di bulan April 2020 lalu.
    “Kami memang menyangka akan ada peningkatan kasus saat pembatasan mulai dilonggarkan. Tapi peningkatan yang tajam ini mengkhawatirkan,” kata Gan seperti dikutip dari CNA, Minggu (12/9/2021).
    Gan menyebut ingin berkaca dengan kasus yang terjadi di negara lain yang juga memiliki cakupan vaksinasi tinggi, seperti Israel dan Inggris. Kedua negara tersebut juga dilaporkan mengalami lonjakan COVID-19 setelah mencoba hidup ‘damai’ dan melakukan pelonggaran protokol kesehatan. 
    “Jadi sekarang kami ingin berhati-hati dan memberi waktu untuk memastikan kasus yang tinggi ini tidak berujung pada peningkatan kasus serius dan kematian,” ungkap Gan.
    “Dua sampai empat minggu ke depan akan menjadi periode yang penting. Karena kita akan mengetahui apakah para pasien akan menghadapi gejala serius dan komplikasi,” lanjutnya. (Detik)
  • Jokowi: COVID-19 Tidak Hilang Dalam Waktu Dekat, Harus Siap Berdampingan

    Jokowi: COVID-19 Tidak Hilang Dalam Waktu Dekat, Harus Siap Berdampingan

    Presiden Joko Widodo
    JAKARTA (Kliik.id) – Semua negara di dunia masih bergelut dengan pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Kapan pandemi ini berakhir? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat.
    “COVID-19 ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Masyarakat pun harus siap hidup berdampingan dengan virus tersebut,” kata Jokowi dalam postingan reels Instagram @jokowi, dikutip Sabtu (11/9/2021).
    Jokowi mengatakan dalam melindungi dan menekan penyebaran kasus COVID-19, penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat dan vaksinasi masih menjadi cara terbaik.
    Dia mengingatkan, agar masyarakat tidak euforia berlebihan karena COVID-19 masih ada dan bisa saja menyerang saat semuanya lengah. Untuk itu diharapkan perlindungan diri dengan menggunakan masker diimbau terus dilakukan.
    “Ini perlu saya ingatkan karena kita harus mulai menyiapkan proses transisi dari pandemi ke endemi. Protokol kesehatan harus terus dilakukan terutama memakai masker,” lanjutnya.
    Saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Juru bicara program vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi mengatakan situasi pandemi nasional saat ini ada di level dua. Hanya ada dua provinsi yang kondisinya masih di level empat.
    “Secara nasional saat ini kita berada di tingkat asesmen situasi level dua. Di mana pada bulan Juli lalu kita berada di level empat,” kata Nadia dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Forum Merdeka Barat 9, Rabu (8/9/2021).
    “Saat ini hanya tersisa dua provinsi yang masih berada di level empat, yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Utara. Lainnya sudah berada pada level tiga dan dua,” lanjutnya.
    Terbaru, Menlu Retno Marsudi mengungkap berdasarkan WHO kasus Indonesia mengalami tren penurunan. Dia menjelaskan positivity rate nasional berhasil turun di bawah angka 5%, yang merupakan ambang batas WHO. Turun dari puncak kasus Juli lalu positivity rate nasional mencapai 31%.
    “Alhamdulillah, Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengalami tren penurunan. Di dalam beberapa hari terakhir, positivity rate nasional berhasil turun di bawah angka 5 persen, yang merupakan ambang batas WHO, di mana pada saat Juli lalu, saat kita mengalami kasus yang sangat banyak sekali, positivity rate nasional kita melampaui 31 persen,” ucap Retno dalam YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (11/9/2021). (Detik)
  • Data Covid-19 Sumut Beda dengan Pusat, Airlangga: Presiden Minta Selesaikan!

    Data Covid-19 Sumut Beda dengan Pusat, Airlangga: Presiden Minta Selesaikan!

    Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
    MEDAN (Kliik.id) – Menteri Koordinator Perekonomian, yang juga Koordinator Penanganan Covid-19 Luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto, menyoroti lambatnya update data Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
    Dalam data 21 hari terakhir yang diterima Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan, data Covid Sumut tidak sinkron dengan kondisi real (kenyataan) di lapangan.
    Ada 22,8% data yang belum diperbaharui. Sehingga masih terdapat flag (bertanda merah) dari beberapa beberapa indikator penanganan Covid, yang kemudian menentukan penetapan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk kabupaten/kota di Sumut.
    “Keterlambatan dan ketidaksinkronan data Covid dalam 21 terakhir, agar segera dibereskan (cleansing) agar tidak menganggu upaya penanganan dan penetapan level PPKM,” ujar Airlangga Hartarto pada rapat evaluasi PPKM di Provinsi Sumut, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Kamis (9/9/2021).
    Namun, kata Airlangga, yang menjadi catatan, masih ada kasus yang lebih dari 21 hari, yang tentunya itu perlu di-cleansing datanya, apakah sembuh, apakah meninggal, sehingga itu yang membuat Sumut berada dalam posisi kedua secara nasional.
    Bahkan Presiden RI, Joko Widodo, kata Airlangga, turut memberi perhatian. Presiden, katanya, meminta supaya ketidaksesuaian data itu dibereskan.
    “Nah khusus hari ini, memang bapak presiden meminta supaya angka yang menggantung ini segera diselesaikan, sehingga tentunya nanti dalam penanganan akan menjadi lebih baik,” ujarnya.
    Tidak sinkronnya data Covid-19 di Sumut itu, antara lain dari Mandailing Natal, yang melaporkan 71 jumlah kematian pasien Covid, yang berujung pada penetapan Madina ke PPKM Level 4.
    Sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menegaskan, data itu tidak benar setelah dicek. Artinya ada ketidaksinkronan data, yang diakibatkan kesalahan menginput data.
    “Karena saya cek di rumah sakit hanya 4 orang yang sakit. Terus datanya 71 orang meninggal. Setelah saya cek nama-namanya, banyak yang tak meninggal di situ,” ujar Edy kepada wartawan, Rabu (8/9/2021). (Rls)
  • Situasi Corona di Malaysia Mengkhawatirkan, Kasus COVID-19 Meledak-ICU Kolaps

    Situasi Corona di Malaysia Mengkhawatirkan, Kasus COVID-19 Meledak-ICU Kolaps

    Foto ilustrasi
    JAKARTA (Kliik.id) – Kasus infeksi Corona di Malaysia masih tinggi. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat penambahan 20.988 kasus baru pada Minggu (5/9/2021) sehingga total menjadi 1.844.835 orang yang terkonfirmasi positif.
    Rumah sakit penanganan COVID-19 di Malaysia juga mengalami lonjakan pasien dengan beberapa negara bagian melaporkan BOR (bed occupation rate) lebih dari 90 persen.
    Negara bagian Selangor menyumbang paling banyak untuk kasus harian dengan 3.886, diikuti oleh Sarawak dan Sabah dengan masing-masing 3.747 dan 2.136 infeksi.
    Direktur Jenderal Kesehatan Noor Hisham Abdullah mengatakan bahwa pada 4 September, tingkat hunian ICU secara keseluruhan adalah 86 persen.
    Meski demikian tiga negara bagian mengalami kelebihan kapasitas ICU: Kedah 123 persen, Perak 108 persen dan Kelantan 103 persen.
    “Selangor dan Johor memiliki kapasitas 96 persen sementara Penang telah mencapai kapasitas 94 persen,” kata Dr Noor Hisham dikutip dari Channel News Asia.
    Dia juga mengatakan bahwa Malaysia “belum keluar dari masalah” terkait dengan pandemi COVID-19. (Detik)
  • Kasus Corona RI Turun Drastis Lebih Cepat, Pemerintah Malaysia Diminta Belajar ke Indonesia

    Kasus Corona RI Turun Drastis Lebih Cepat, Pemerintah Malaysia Diminta Belajar ke Indonesia

    Foto ilustrasi Bendera Malaysia
    JAKARTA (Kliik.id) – Malaysia heran mengapa kasus Corona di Indonesia menurun drastis, lebih cepat dibandingkan tren kasus di negaranya. Hal ini dutarakan salah satu politisi yaitu pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Kit Siang.
    Dikutip dari Malaymail, Lim mempertanyakan hal ini kepada Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin. Menegaskan jika vaksinasi bukan satu-satunya cara menyelesaikan masalah Corona di Malaysia.
    “Bisakah menteri kesehatan yang baru, Khairy Jamaluddin, menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut, Indonesia telah mengurangi kasus baru Covid-19 hariannya menjadi kurang dari Malaysia bahkan kurang dari setengah seperti kemarin 8.955 kasus menjadi 20.988 kasus Malaysia?” kata Lim.
    “Ini bukan mencari-cari kesalahan tetapi mencari cara untuk meningkatkan penanganan kita terhadap pandemi Covid-19 sehingga memenangkan perang melawannya,” tambah pemimpin DAP itu.
    Catatan Lim, Malaysia saat ini menjadi salah satu negara dengan kinerja terburuk di dunia terkait respons COVID-19. Kasus baru per satu juga penduduk berada di 572,43 dibandingkan dengan Indonesia 37,40.
    Sementara prevalensi di Filipina 126,95 dan 61,27 di Myanmar, menurut data Our World in Data per 1 September. Tak hanya itu, Malaysia juga menempati puncak kematian COVID-19 dengan 8,48 per satu juta orang.
    Vietnam setelahnya, berada di posisi kedua dengan 8,19 insiden kematian harian. Sementara Indonesia adalah 2,36, masih berdasarkan laporan yang sama.
    “Pada laju infeksi dan kematian saat ini, kami akan menembus angka 1,8 juta untuk total kumulatif kasus Covid-19 hari ini,” kata Lim.
    “Kami akan memecahkan angka dua juta untuk total kumulatif kasus COVID-19 dan memecahkan angka 20 ribu untuk kematian akibat COVID-19 ketika kami merayakan Hari Malaysia ke-58 pada 16 September 2021,” tambahnya.
    Malaysia dapat menyalip dua negara lagi, Irak dan Belanda, untuk menduduki peringkat ke-21 di antara negara-negara dengan total kumulatif kasus COVID-19 terbanyak, bergabung dengan 20 negara lain yang melaporkan lebih dari dua juta kasus COVID-19.
    Sementara anggota parlemen Iskandar Puteri membandingkan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah kasus hariannya, dengan mengatakan negara tetangga itu, meskipun populasinya lebih besar, telah berhasil mengurangi tingkat infeksi Corona jauh lebih cepat daripada Malaysia. (Detik)
  • Menko PMK Sebut Jokowi Arahkan Penanganan Pandemi Corona ke Endemi

    Menko PMK Sebut Jokowi Arahkan Penanganan Pandemi Corona ke Endemi

    Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: detikcom)
    JAKARTA (Kliik.id) – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut penanganan COVID-19 di Indonesia memasuki fase endemi. Menurutnya, penyelesaian kasus virus Corona atau COVID-19 tidak akan cepat.
    “Bapak Presiden memberi arahan, kita sudah mengarah penanganan pandemi ke endemi. Kemungkinan kita tidak akan bisa menyelesaikan COVID secepat yang kita bayangkan. Karena itu ada koreksi ke arah penanganan endemi, sporadis, musiman, kadang terjadi kadang tidak, mungkin terjadi di tempat tertentu, kita harus siap setiap saat,” kata Muhadjir di Rusunawa Semanggi, Solo, Kamis (2/9/2021).
    Meski kasus sudah turun, dia meminta masyarakat tetap menegakkan protokol kesehatan. Bahkan menggunakan masker menurutnya harus menjadi bagian dari gaya hidup.
    “Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Pakai masker itu menjadi bagian dari gaya hidup,” ujar dia.
    Dengan kondisi seperti ini, pemerintah pun melonggarkan kegiatan masyarakat untuk kembali berkegiatan ekonomi. Pemerintah akan menggunakan sistem injak gas dan rem.
    “Kan sudah sesuai arahan Bapak Presiden, kita main gas-rem. Kalau landai kita akselerasi ekonomi, COVID naik, kita rem dulu untuk tangani COVID,” katanya.
    Di sisi lain, pemerintah terus mengebut vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok. Dia menjamin stok vaksin akan terus tersedia.
    “Insyaallah (stok vaksin) aman. Makanya saya mengimbau pimpinan daerah, jangan stok vaksin. Vaksin datang, suntikkan, vaksin datang, suntikkan. Ini terus mengalir jumlah vaksin dari luar negeri. Berkat kerja keras Bu Menlu dengan berbagai macam skema. Selain beli, ada donor dari bilateral dan multilateral,” kata Muhadjir. (Detik)
  • Malaysia Mulai Bersiap, Oktober Disebut Bakal Masuk Fase Endemi COVID-19

    Malaysia Mulai Bersiap, Oktober Disebut Bakal Masuk Fase Endemi COVID-19

    Foto ilustrasi pandemi COVID-19 di Malaysia
    JAKARTA (Kliik.id) – Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin mengklaim negaranya akan masuk fase endemi di Oktober mendatang. Hal ini berkaitan dengan jumlah cakupan vaksinasi yang diperkirakan sudah mencapai 80 persen di periode tersebut.
    “Malaysia dapat berharap untuk beralih dari pandemi COVID-19 ke fase endemi pada akhir Oktober,” jelas Khairy Jamaluddin, dikutip dari The Star.
    “Kita tunggu dua bulan ke depan, ketika 80 persen populasi sudah divaksinasi. Dalam kasus Labuan dan pada tingkat lebih rendah, Sarawak, mereka sudah dalam fase endemi,” sambung dia.
    Ia kemudian meyakini warga Malaysia akan segera siap hidup berdampingan bersama COVID-19 saat memasuki fase endemi. Nantinya, aturan di beberapa sektor akan diperlonggar dengan menerapkan protokol kesehatan.
    Meski begitu, ia menyebut Malaysia tidak akan terburu-buru mencabut penggunaan wajib masker. Hal ini menyoroti apa yang terjadi di sejumlah negara yang kembali menghadapi gelombang baru Corona.
    “Kami telah melihat bagaimana beberapa negara harus membuat wajib memakai masker lagi menyusul munculnya varian yang lebih menular. Jadi kita akan tetap mempertahankan wajib memakai masker,” kata Khairy.
    Bersiap memasuki fase endemi, Jamaluddin mempertimbangkan tes COVID-19 nasional nantinya akan dirutinkan beberapa waktu ke depan. Hal ini untuk meminimalisir risiko penyebaran virus.
    “Begitu kita masuk ke (fase endemi), bagi yang sudah divaksinasi atau tidak, kamu perlu menguji diri sendiri secara teratur,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (1 September).
    “Itulah mengapa kami ingin membuat harga tes lebih terjangkau dan lebih mudah diakses,” tambahnya.
    Sementara, bagi mereka yang menolak divaksinasi, harus mengikuti jadwal tertentu untuk melakukan tes COVID-19 rapid test antigen maupun swab PCR.
    Vaksinasi COVID-19 belum diwajibkan di Malaysia, tetapi bagi mereka yang tidak memiliki alasan medis untuk menolak vaksin diharapkan segera mengikuti vaksinasi.
    “Kami akan mengeluarkan kebijakan pengujian nasional untuk memperhitungkan mereka yang menolak untuk divaksinasi,” jelas Menkes Jamaluddin.
    “Tetapi hasil yang saya pilih adalah jika tidak memiliki alasan medis, alasan apa pun untuk tidak divaksinasi, pergilah dan dapatkan vaksinasi,” kata Khairy.
    Pada hari Selasa, 46 persen dari populasi negara itu, atau 64,2 persen dari populasi orang dewasa telah divaksinasi penuh.

    Malaysia sejauh ini mencatat lebih dari 1,7 juta kasus COVID-19 dan hampir 17.000 kematian. (Detik)

  • Jokowi: Pandemi COVID Semakin Baik, Berkat Kerja Keras Kita Semua

    Jokowi: Pandemi COVID Semakin Baik, Berkat Kerja Keras Kita Semua

    Presiden Jokowi (detikcom)
    JAKARTA (Kliik.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur situasi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin baik. Dia mengapresiasi kerja keras semua pihak.
    Pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah meninjau vaksinasi di Kota Cirebon seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/8/2021). Jokowi meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
    “Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semuanya, situasi pandemi COVID-19 hari demi hari semakin baik, baik untuk BOR (bed occupancy rate)-nya maupun kasus hariannya. Oleh sebab itu, saya minta kepada masyarakat tetap yang namanya protokol kesehatan harus terus dilakukan secara disiplin,” kata Jokowi.
    Jokowi juga menekankan soal percepatan vaksinasi. Menurut Jokowi, salah satu upaya mempercepat vaksinasi itu adalah vaksinasi dari pintu ke pintu.
    “Dan yang kedua, agar secepat-cepatnya ikut dalam program vaksinasi pemerintah. Pada hari ini saya berada di Kampung Pengampaan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, di mana kita melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu (door to door). Ini jemput bola agar pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka vaksinasi ini bisa kita percepat bersama-sama,” ujar Jokowi.
    Jokowi mengapresiasi kerja keras BIN dalam vaksinasi door to door ini. Selain itu, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Cirebon. (Detik)
  • Orang Positif COVID yang Berkeliaran Bakal Ditandai Hitam di PeduliLindungi

    Orang Positif COVID yang Berkeliaran Bakal Ditandai Hitam di PeduliLindungi

    Ilustrasi Aplikasi PeduliLindungi. (detikcom)
    JAKARTA (Kliik.id) – Pemerintah akan menambahkan kategori warna hitam pada aplikasi PeduliLindungi untuk mencegah orang positif COVID-19 berkeliaran di ruang publik. Mereka yang tetap berkeliaran akan segera diisolasi dan dikarantina terpusat.
    “Pada minggu kita akan melakukan perubahan kategori warna pada PeduliLindungi. Akan ditambahkan kategori warna hitam bagi orang yang teridentifikasi positif atau kontak erat sehingga kita bisa lebih cepat dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran kasus,” kata Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers virtual, Senin (30/8/2021).
    Luhut menegaskan bahwa mereka yang memaksa melakukan aktivitas di ruang publik akan langsung dievakuasi. Mereka akan dikarantina langsung.
    “Jika orang-orang ini masih memaksa melakukan aktivitas di ruang publik, maka mereka langsung dievakuasi, isolasi atau dikarantina terpusat,” tegasnya.
    Luhut menjelaskan bahwa sudah ada 13,6 orang yang melakukan screening Corona di aplikasi PeduliLindungi. Dari screening itu, ada kategori merah yang tidak diperkenankan melakukan aktivitas.
    “Masyarakat yang melakukan screening dengan PeduliLindungi di beberapa sektor publik, seperti perbelanjaan, industri olahraga, dan lainnya, telah mencapai 13,6 juta orang. Dan total dari 13,6 juta tersebut terdapat 46.200 masuk kategori merah tidak diperkenankan masuk melakukan aktivitas oleh sistem,” ungkapnya.
    Dia pun mengingatkan jangan sampai mereka yang positif COVID-19 masih berjalan-jalan di daerah publik. Karena itu, pemerintah pun menambahkan kategori warna hitam.
    “Di sini yang perlu kita waspadai bersama, jangan sampai yang positif masih jalan-jalan di daerah publik yang bisa menularkan pada banyak orang,” ujarnya. (Detik)
  • Kasus Aktif Corona di Sumatera-Kalimantan Turun Lebih dari 40%

    Kasus Aktif Corona di Sumatera-Kalimantan Turun Lebih dari 40%

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
    JAKARTA (Kliik.id) – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan kondisi terkini terkait perkembangan kasus Corona di luar Jawa-Bali. Airlangga menyebut kasus aktif di Sumatera, Kalimantan, hingga Papua terjadi perbaikan.
    “Di Sumatera kasus (case) fatality rate 3,35 % dan kasus aktif turun minus 42,17 persen. Di Nusa Tenggara (case) fatality rate 2,23 %, dan kasus (aktif) turun cukup tajam minus 65,36 %,” ujar Airlangga dalam siaran langsung di akun YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Senin (30/8/2021).
    Sementara itu, case fatality rate (CFR) di Sulawesi sebesar 2,48% dengan kasus aktifnya minus 47,34. Lalu di Maluku dan Papua memiliki CFR 1,55% dan kasus aktif yang turun 29,9%.
    “Di Kalimantan 3,1 % dan kasus aktif turun dari tanggal 9-30 (Agustus), minus 51,72 %,” lanjutnya.
    “Sehingga sejalan dengan nasional, terjadi perbaikan,” tegasnya.
    Airlangga mengatakan aturan PPKM masih mengacu pada instruksi mendagri nomor 36 tentang PPKM level 4 di luar Jawa dan Bali, serta instruksi mendagri nomor 37 tentang PPKMlevel 2 dan 1 di luar Jawa dan Bali. (Detik)